TATIYE.ID – Pemerintah Kabupaten Pohuwato menyambut baik program satu data Indonesia. Hal ini disampaikan Bupati Pohuwato, Saipul A. Mbuinga pada kegiatan Audensi Telkom Gorontalo dan Pemda Pohuwato di Ruang Biteya, Telkom Gorontalo, Sabtu (17/09/2022).
Diketahui, program satu data Indonesia ini diteken dalam Peraturan Presiden Nomor 39 Tahun 2019, yang isinya adalah kebijakan tata kelola data pemerintah untuk menghasilkan data terintegrasi, akurat, mutakhir, terpadu, dan bisa dipertanggungjawabkan.
Pada kegiatan itu, Team BigBox Pusat, Auzan Hilman secara zoom meating juga memperkenalkan solusi big data analytics yang mendukung program satu data Indonesia milik pemerintah.
Dalam paparannya, Auzan menjelaskan,
pemanfaatan data pemerintah tidak sebatas untuk pengambilan kebijakan, tetapi juga sebagai bentuk pemenuhan kebutuhan data publik bagi masyarakat. Keberadaan aturan data ini bertujuan agar pemerintah dapat mengumpulkan data dalam satu pintu yang akurat, mutakhir, terpadu, serta mudah diakses.
Selain itu, Bupati Saipul Mbuinga yang didampingi Asisten Pemerintahan dan Kesra, Arman Mohamad dan Kadis Kominfo, Kadir Amran mengatakan hahwa merujuk pada Perpres Nomor 39 tahun 2019, maka ini sangat penting untuk dapat diseriusi, juga atas paparan ini tentu azas manfaatnya sangat besar, dan Telkom sebagai lembaga yang punya kompetensi maka hal ini sekiranya untuk dapat kita buat dalam satu perjanjian atau MoU.
“Karena sudah tertuang dalam perpres, maka tidak ada hal yang untuk di jawab tidak, harus kita teruskan program ini, karena sangat membantu,” jelas bupati.
Karena itu, Saipul meminta dinas terkait untuk dapat memfollow up dari program ini yang nantinya dituangkan dalam MoU. Karena hal ini sangat penting dalam rangka untuk menjawab sistem digitalisasi kita, tidak lagi kita mundur dengan persoalan-persoalan yang manual.
“Pada dasarnya atas nama pemerintah daerah sangat menyambut baik program ini karena untuk persoalan kemajuan daerah kita. Apalagi dalam paparan tadi sudah ada beberapa daerah yang sudah menandatangani MoU sebut saja seperti Maluku dan Semarang,” tandas Saipul.
