TATIYE.ID (DEPROV) – Himpunan Pelajar Mahasiswa Indonesia Gorontalo (HPMIG) Cabang Yogyakarta mengunjungi Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Provinsi Gorontalo, Senin (29/6/2020). Pada kesempatan itu, HPMIG mengeluhkan biaya rapid test yang mahal.
Rapid test menjadi syarat pembuatan surat izin keluar masuk (SIKM) Gorontalo. Mahasiswa mengeluhkan biaya rapid yang mahal karena kondisi ekonomi orang tua yang terdampak covid-19. “Biaya rapid test untuk mahasiswa sebagai syarat kembali Yogyakarta itu terlalu mahal. Kami meminta ini ada kebijakan dari daerah,†ungkap Ketua HPMIG Cabang Yogyakarta.
Di samping masalah biaya rapid test, Noval dan kawan-kawannya turut meminta perbaikan asrama HPMIG di Yogyakarta. Menurut Noval asrama mereka sudah tidak layar lagi ditempati.
“Kami juga meminta anggaran yang telah 4 tahun tidak diadakan karena salah satu cabang dari HPMIG tidak mengeluarkan lembaran pertanggungjawaban (LPJ),†ucapnya.
Ketua DPRD Provinsi Gorontalo, Dr. Drs. Paris RA Jusuf, S.Sos.I, M.Si, menjelaskan terkait penganggaran untuk asrama, dimana DPRD tidak mendapatkan informasi yang jelas dari mahasiswa.
“Bantuan untuk HPMIG, seandainya ini dari awal 4 tahun kemarin diberitahukan maka kita sudah tindak lanjuti, Karena ini 1 post anggaran, dan terkait cabang Palu nantinya akan ada pengkajian lagi.
“Setiap kali kami mengunjungi adik – adik mahasiswa, tidak ada disampaikan hal tersebut, sehingganya informasi terkait renovasi asrama itu tidak sampai di kami. Namun hal ini menjadi perhatian DPRD Provinsi Gorontalo dalam menindak lanjuti hal tersebut, dan akan segera kami bahas pada rapat tim TAPD nanti.†Jelas Ketua DPRD.
Ditambahkan pula bahwa, DPRD segera merespon anggaran cabang HPMIG berkisar 1 miliar Selesai covid-19.
Terkait Rapid Test, Persyaratan rapid ketika masuk dan keluar, Untuk penduduk hingga mahasiswa itu dilaksanakan oleh pihak ke 3, Pemerintah hanya melaksanakan rapid test secara gratis, dan diperuntukkan hanya untuk tracking.
“Kebijakan rapid test ini tdak akan berlangsung lama, kemungkinan 14 hari saja sesuai edaran gugus tugas percepatan covid-19, Hal ini dilakukan agar memininalisir hal- hal yang tdak diinginkan bersama.†Ungkap Paris Jusuf.
Sementara itu, Wakil Ketua DPRD Provinsi Gorontalo, H. Moh. Kris Wartabone, S.Ap mengungkapkan asrama mahasiswa Yogyakarta memang perlu diperbaiki.
“Keluhan biaya rapid test yang mahal juga akan kami tindaklanjuti ke Pemerintah Daerah. Semua akan kami sampaikan ke Pemerintah karena Daerah perlu dan wajib membantu mereka karena ini masalah pendidikan. (*)
