TATIYE.ID (KABGOR) – Anggota DPRD Kabupaten Gorontalo dari Fraksi Gerindra, Zulkifly Nangili, menyoroti tidak terakomodirnya Pokok-pokok Pikiran (Pokir) DPRD selama masa kepemimpinan Bupati Sofyan Puhi dan Wakil Bupati Tonny Junus.
Hal itu disampaikannya usai rapat paripurna penyampaian LKPJ Tahun Anggaran 2025, Senin (7/4/2026). Zulkifly menegaskan, sejak awal masa jabatan Sofyan–Tonny, tidak ada alokasi anggaran untuk Pokir DPRD.
“Selama masa jabatan Sofyan–Tony, anggota DPRD itu nol rupiah Pokir,” tegas Zulkifly.
Menurutnya, kondisi tersebut sangat bertolak belakang dengan ketentuan yang berlaku, di mana Pokir merupakan hak anggota DPRD yang diatur dalam perundang-undangan dan menjadi bagian dari proses perencanaan pembangunan daerah.
Ia menjelaskan, sejak dirinya dilantik pada akhir tahun 2024 dan mengikuti pembahasan anggaran 2025 hingga berjalan di tahun 2026, DPRD tidak pernah mendapatkan alokasi Pokir.
“Kami masuk akhir 2024, pembahasan anggaran 2025. Sampai berjalan di 2025 bahkan 2026, tidak ada Pokir untuk DPRD,” ujarnya.
Zulkifly juga menilai, tidak adanya Pokir berdampak langsung pada tidak tersalurkannya aspirasi masyarakat yang dihimpun oleh para anggota DPRD di daerah pemilihan masing-masing.
“Padahal banyak aspirasi masyarakat yang masuk ke kami. Tapi tidak bisa direalisasikan karena tidak ada dukungan anggaran Pokir,” ungkapnya.
Ia pun mempertanyakan alasan keterbatasan anggaran yang kerap disampaikan pemerintah daerah. Pasalnya, berdasarkan data yang ada, terdapat Sisa Lebih Perhitungan Anggaran (Silpa) yang mencapai puluhan miliar rupiah.
“Kalau dibilang tidak ada anggaran, faktanya ada Silpa puluhan miliar. Ini yang menjadi pertanyaan,” katanya.
Zulkifly mengatakan bahwa fraksi Gerindra menekankan kembali untuk mempertimbangkan program program yang bisa diakomodir di Pokir.
“Sebagai anggota Banggar juga saya akan lebih detaiL, teliti dan mendalami lagi postur APBD di perubahan nanti. Karena dilihat begitu banyaknya anggaran yang tidak terserap sehingga menjadi Silpa,” pungkas Zul.
