TATIYE.ID (GORONTALO) – Penyaluran Bantuan Sosial (Bansos) kepada warga terdampak corona di sejumlah daerah masih menyisahkan masalah. Data Terpadu Kesejahteraan Sosial (DTKS) yang menjadi rujukan dalam proses penyaluran bansos dinilai belum tepat sasaran.
Hal tersebut dikeluhkan Gubernur Gorontalo Rusli Habibie, saat mengikuti Rapat Koordinasi dan Diskusi Interaktif dengan KPK dan Gubernur se-Indonesia melalui video conference, Rabu (24/6/2020).
“Saya ingin menanggapi yaitu masalah data DTKS pak Ketua. Sebab masih banyak warga yang layak mendapatkan bansos, tapi tidak masuk DTKS, sedangkan warga yang tidak layak malah masuk DTKS,†kata Rusli.
Rusli menambahkan, jika seperti ini pasti banyak yang akan terlibat dan tersangkut paut dengan masalah hukum. Sehingga kedepan, ia mengusulkan agar pemerintah pusat yang memiliki data DTKS, ikut membenahi data yang mana masyarakat yang sudah pindah, meninggal, masyarakat kurang mampu dan lain sebagainya. Dan itu setiap hari dilakukan, bukan menunggu tiap bulan atau tiap tahun untuk mengupdate datanya.
“Pengalaman kami di Gorontalo pak ketua, ada yang mendapatkan bantuan langsung maupun yang tidak langsung itu orang-orang yang mampu. Tapi alhamdulillah dengan jujurnya orang tersebut datang ke kelurahan mengembalikan uang yang diterimanya,†ucapanya.
Sebab tambah Rusli, tugasnya sebagai gubernur di daerah hanya sampai ke tingkat Provinsi. Karena untuk Kabupaten Kota, hingga ke tingkat Kecamatan dan Desa ada pimpinan tersendiri.
“Tapi tetap saya pantau. Untuknya kalau ada masyarakat yang mengeluh, misalnya dia di desa mana saya susah untuk mengecek langsung. Kami berbeda dengan DKI Jakarta pak, dimana pak Anies sampai ke tingkat RT itu adalah tanggung jawabnya. Jadi kami hanya mohon data dari DTKS ini diverifikasi kembali agar valid. Sehingga program bantuan itu tidak salah sasaran lagi,†harapnya.
Sementara itu Ketua Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) Firli Bahuri, menyambut baik hal yang disampaikan gubernur Rusli. Ia memahami seluruh kepala-kepala daerah di Indonesia saat ini, harus mengarahkan program dan fokus kegiatan pada tujuan untuk keselamatan masyarakat di tengah pandemi saat ini.
“Untuk Gorontalo, kami sangat memahami pak, kami selalu melakukan perbaikan data terpadu di sektor sosial. Kami juga sudah memberikan surat edaran atau surat khusus kepada Kementerian Sosial supaya DTKS itu untuk terus dibenahi lagi,†paparnya.
Rakor yang diikuti 34 gubernur dan 9 koordinator wilayah (korwil) KPK di seluruh Indonesia ini, mengambil tema “Sinergi dan Efektivitas Pencegahan dan Pemberantasan Korupsiâ€. (*)
