TATIYE.ID – Pembatasan Sosial Berskala Besara (PSBB) perlu dievaluasi mengingat angka pasien Covid-19 hingga saat ini terus meningkat. Hal ini kata Ketua Fraksi Demokrat Nurani Bangsa (DNB) DPRD Provinsi Gorontalo Erwinsyah Ismail dinilai perlu dilakukan mengingat penerapan PSBB sejak tahap I hingga saat ini memasuki tahap III belum diavluasi.
“Bagi saya PSBB ok saja, tapi pemerintah daerah harusnya mengevaluasi dan menyampaikan laporan dulu ke DPRD. Maksudnya, ini anggaran yang akan dipakai nanti dari mana lagi, yang dipotong, yang digeser. PSBB jilid I dan II saja belum ada kita DPRD diundang untuk evaluasi, rencana kerjanya bagaimana, kalau bisa duduk bersama juga dengan IDI, nanti di DPRD tinggal bicara anggaran,” kata Erwinsyah Ismail, Senin (1/6/2020).
Sekretaris Komisi III DPRD Provinsi ini pun meminta kepada ketua DPRD agar segera melakukan rapat koordinasi antara badan anggaran atau pimpinan Komisi beserta Tim Anggaran Pemerintah Daerah (TAPD) dan Gugus Tugas penanganan Covid-19, bahkan beberapa SKPD terkait seperti Dikes, Dinsos dan Dishub.
“Rapat yang dimaksud yakni membahas masalah yang timbul dari pemberlakuan PSBB. Karena anggaran sudah cukup besar dikeluarkan, tetapi sampai dengan hari ini terlalu banyak masalah yang timbul di lapangan. Sehingganya harus ada komunikasi dua arah antara pemerintah provinsi dan DPRD,†terang Erwin.
Lebih lanjut politisi Demokrat ini mengungkapkan, rapat koordinasi penting dilakukan karena pemberlakuan PSBB di Provinsi Gorontalo sudah dua kali laksanakan. Namun, evaluasi baik itu rencana kerja, pencapaian, target, dan pertanggungjawaban anggaran yang sudah di pakai belum juga laksanakan.
Erwin juga menjelaskan, beberapa ketua fraksi yang ada di DPRD Provinsi Gorontalo juga memberikan dukungan akan rapat evaluasi dari penerapan PSBB ini. Banyaknya masalah yang mencuat saat masa PSBB berlangsung, seperti lonjakan pasien Covid-19, atau kabar pasien covid-19 yang tidak dimanusiakan dimana makan dan minum kadang harus berdamai dengan anggaran, serta informasi bahwa brimob yang ditempatkan di perbatasan sudah ada yang ditarik.
“Jangan menganggap PSBB kunci segalanya. Sehingganya DPRD akan mempertanyakan ini semua. Kami harus melaksanakan fungsi pengawasan untuk semua itu,†pungkasnya. (*)
