TATIYE.ID (GORONTALO) – Komisi II DPRD Provinsi Gorontalo melakukan kunjungan kerja ke PT. Tower Bersama Infrastruktur Tbk. (TBIG) di Jakarta. Kunjungan tersebut dimaksudkan untuk meminta dukungan atas akses jaringan telekomunikasi di wilayah terpencil, khususnya di Provinsi Gorontalo.
Espin Tulie selaku ketua Komisi II Deprov mengaku, kunjungan ini sengaja ia lakukan karena banyaknya aspirasi maupun masukan dari masyarakat, kepada komisi II, pada saat dilaksanakannya reses anggota DPRD Provinsi Gorontalo. Khususnya di desa yang tidak memiliki akses jaringan.
“Olehnya, hal ini yang mendorong komisi II, untuk datang ke perusahaan penyedia Tower Telkomsel di Jakarta”, ungkap Espin saat diwawancara
Ia menjelaskan, berdasarkan pemaparan dari pihak PT. Tower Bersama Infrastruktur Tbk. (TBIG) bahwa, layanan telekomunikasi melalui program smart city ini, harus didorong, agar apa yang menjadi tujuan Digital Nasional dan smart Governance, bisa terealisasi sampai ke desa yang ada di seluruh wilayah indonesia, termasuk Provinsi Gorontalo.
Tidak hanya itu, Pemerintah Pusat melalui Kementrian Informasi dan Telekomunikasi, juga telah memprogramkan 12.000 Tower, Dimana setiap tahunnya ada kurang lebih 3000 tower yang disebar ke seluruh wilayah Indonesia.
“Tentunya, hal ini menjadi angin segar bagi daerah atau desa yang belum memiliki tower telekomunikasi. PT. TBIG membuka kerja sama dgn pemerintah provinsi atau kabupaten/kota”, cetusnya.
Meski demikian kata Espin, ada instrumen yang harus disiapkan oleh pemerintah daerah jika ingin bermohon untuk mendapatkan tower telekomunikasi.
Salah satunya adalah lokasi lahan dengan luas 7 x 7 M menjadi titik nominal yg akan dibangun Tower. Kedua, jumlah penduduk. Ketiga, radius berapa kepala keluarga yang tinggal diwilayah tersebut, keempat bisnis.
“Kemudian harus dipastikan jaringan kelistrikan dan survei yang harus dipenuhi. Selanjutnya PT. Tower Bersama yang akan menawarkan Ke operator Telekomunikasi sebagai Mitra perusahaan”, kata Espin.
“Dengan adanya hal ini, tentunya terbuka peluang untuk desa-desa yang belum memiliki jaringan telekomunikasi, yang tentunya menjadi Leading sektornya pemerintah daerah,” sambung Srikandi PDIP itu.
