TATIYE.ID –Anggota Komisi VIII DPR RI, Dra. Hj. Idah Syahidah Rusli Habibie, M.H langsung menggebrak rancangan program tahun 2023, di awal Masa Sidang III tahun 2022-2023 DPR RI.
Srikandi Partai Golkar ini, usai mengikuti sidang paripurna pembukaan masa sidang III Tahun 2022-2023 DPR RI, langsung mengumpulkan para stafnya untuk melakukan evaluasi program 2022 dan perencanaan program 2023.
“Ini adalah awal tahun, saya mengevaluasi apa yang sudah berjalan, yang belum dan yang akan kami rencanakan di tahun 2023,” kata Idah Syahidah .
Bagi mantan Ketua TP PKK Provinsi Gorontalo ini, ada dua hal yang menjadi bahan diskusi. Pertama soal isu-isu aspirasi yang ia terima selama masa reses sidang II pada Desember 2022 lalu. Kedua, program yang akan dijalankan di Daerah Pemilihan (Dapil) Provinsi Gorontalo.
Pada Tahun 2022 kemarin menurutnya, ada banyak aspirasi kebutuhan program yang diperjuangkannya di tingkat pusat kepada mitra Komisi VIII DPR RI. Namun memang, ada banyak kendala juga yang terjadi di saat proses pengawalan program aspirasi tersebut. Sehingga masih ada program yang belum terealisasi di tahun 2022.
“Tidak banyak, tapi juga tidak bisa diabaikan beberapa program yang belum keluar. Ada yang tergeser ke tahun 2023 dengan program yang sama. Ada juga yang harus kita perjuangkan ulang lagi di tahun 2023. Pengawalan program di tahun 2022 ini cukup dinamis,” jelasnya.
Karenanya, ia berharap masyarakat atau lembaga yang berada di Dapil harus bisa memahami juga proses ini.
“Semua Insya Allah dikawal oleh saya dan para staf, namun ada proses dan prosedural juga yang harus dijalani, sehingga timbul perubahan-perubahan,” jelasnya.
Pada tahun 2023 menurutnya, sejak awal tahun ini, ia kemudian mendiskusikan dengan para staf terkait rancangan program yang bisa direalisasikan di Provinsi Gorontalo.
“Terpenting kita terus berusaha menjadi yang terbaik memperjuangkan aspirasi rakyat Gorontalo,” ucapnya.
Terkait isu-isu atau masalah-masalah yang terjadi di Provinsi Gorontalo. Menurutnya, hal itu akan disuarakannya pada saat rapat kerja dan rapat dengar pendapat Komisi VIII DPR RI.
“Kita akan suarakan itu dalam rapat-rapat, agar para mitra Komisi VIII tahu masalah yang terjadi di Gorontalo dan bisa diselesaikan masalah-masalahnya,” pungkas Idah Syahidah.
