TATIYE.ID (DEPROV) – Kabar akan habisnya stok obat Orang Dengan HIV AIDS (ODHA) di Provinsi Gorontalo serta kendala pendistribusian dari Kementerian Kesehatan (Kemenkes) yang kabarnya tersendat di Makassar, menuai reaksi Aleg DPRD Provinsi Gorontalo.
Sekertaris Komisi IV DPRD Provinsi Gorontalo, La Ode Haimudin yang dimintai tanggapannya akan hal ini mengatakan. “Sebenarnya hal ini tidak boleh terjadi. Covid-19 menjadi prioritas, tapi tidak berarti kurang memperhatikan jenis penyakit lainnya yang juga ancaman kehilangan jiwa akibat penyakit tersebut bahkan lebih tinggi dari Covid-19 termasuk para ODHA di Provinsi Gorontalo,” kata politisi PDI-P tersebut.
Obat ARV (anti retro viral) sebagai penunjang terapi penyembuhan menjadi hal penting bagi para penderita HIV di Gorontalo yang berkemauan keras untuk sembuh. Dan harusnya semangat teman-teman di Lembaga Kemanusian Peduli AIDS, Solidaritas teman teman terinfeksi HIV (LKPA Solitare Gorontalo) harus terus dijaga.
“Kendala di Cargo seharusnya secepatnya dicarikan Solusi. Jangan jadikan alasan PSBB menjadikan usaha mereka pasrah. Seharusnya sudah di antisipasi semua kendala tersebut. Termasuk alternatif via darat,” ujar La Ode Haimudin.
“Di Makassar kita ada perwakilan Provinsi Gorontalo, bisakan mereka bicara dengan pihak Cargo dan mengurusi perjalanan via darat,” lanjutnya.
Sehingganya La Ode Haimudin berharap hanya karena terfokus pada penanganan Covid-19, lantas kurang memperhatikan jenis penyakit lain. “Kadang saya berpikir, saatnya Pemprov, Pemkot, Pemkab menginventarisir penyebab rakyat kita meninggal akibat penyakit lainnya. Sebagai bahan banding perioritas lainnya penanganan kesehatan selain Covid 19,” harap mantan wakil Bupati Boalemo tersebut.
Hal senada juga disampaikan politisi senior partai Hanura, Hamid Kuna. “sebagai wakil rakyat saya berharap kedepan akan ada solusi terbaik pemerintah dalam hal transportasi ditengah penanganan Covid-19. Dan saya sangat setuju jika kemudian kita di Gorontalo menerapkan fase new normal, agar tentu masyarakat kita lebih semakin disiplin dan tentunya persoalan transportasi yang menjadi salah satu kendala selama penerapan PSBB dapat berjalan lebih baik dengan mengkedepankan protokol kesehatan,” jelasnya. (*)
Pewarta : Muh yasin
