TATIYE.ID (KABGOR) – Kegiatan Pemda Kabupaten Gorontalo di Kabupaten Pohuwato mendapat sorotan dari aktivis jebolan Universitas Gorontalo (UG), Yosep Ismail.
Menurutnya, potensi wisata Kabgor yang terus digenjot oleh pemerintah di tingkat Nasional, malah diacuhkan oleh Pemkab Gorontalo.
Padahal, kegiatan-kegiatan tersebut jika dimaksimalkan yang berpotensi menaikan PAD (Pendapatan Asli Daerah).
“Masih jelas diingatan kita, penghargaan desa wisata religi Bongo yang mendapat penghargaan di tingkat nasional, belum lagi anak-anak daerah yang dengan gigih mempromosikan wisata di Batudaa Pantai sana demi memulihkan ekonomi masyarakat yang terdampak COVID-19, eh pemerintah malah lari ke Pohuwato, padahal potensi menaikkan PAD sudah sangat jelas di daerah sendiri,” ungkap Yosep via telepon, Senin (31/01/2022).
Lebih lanjut, Yosep menduga kegiatan tersebut dilaksanakan di Pohuwato lantaran Pemda Kabgor sudah memiliki MoU (Memorandum of Understanding) dengan Pemda Pohuwato.
“Atau mungkin pemerintah kita sudah ada MoU dengan pemerintah di sana, bahwa kita harus meningkatkan PAD (Pendapatan Asli Daerah) mereka,” tanya Yosep.
“Sejak tahun kemarin, masyarakat kita telah dibebani dengan kenaikan pajak. Memang pajak itu untuk kenaikan PAD, namun sangat ironi kemudian kalau PAD yang kita dapatkan dari rakyat kita hanya (digunakan) untuk menambah PAD daerah lain,” lanjut Yosep.
Terakhir, Yosep mengatakan seringannya Pemda Kabgor melakukan kegiatan pemerintah di kabupaten lain menimbulkan tanda tanya besar.
“Apakah daerah kita tidak menarik untuk kita, maupun daerah lain? Sehingga hampir seluruh kegiatan pemerintahan selalu dilakukan di daerah lain,” tandas Yosep.
Dikutip dari tentatif kegiatan Pemkab Gorontalo, Senin (31/01/2022), Pemkab menggelar kegiatan konsultasi publik rancangan awal Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Tahun 2023 dan Persiapan Pelaksanaan APBD Tahun 2022, di Mangrove Eco Resort Kabupaten Pohuwato.
Dengan para undangan yang dihadirkan pada kegiatan tersebut diantaranya Bupati dan Wakil Bupati Gorontalo, Sekertaris Daerah, Ketua dan Wakil Ketua Tim Penggerak PKK, Asisten Setda, Staf Ahli Bupati, Pimpinan OPD, Camat, Kasubag Perencanaan dan undangan terkait Lainnya.
Kepala Badan Perencanaan Penelitian dan Pengambangan Daerah Kabupaten Gorontalo, Cokro Katili menjelaskan. Rancangan awal RKPD 2023 melalui konsultasi publik merupakan agenda tetap (tahunan). Pembahasannya melibatkan unsur-unsur perangkat daerah dan pemangku kepentingan.
