Pemerintah Kabupaten Pohuwato bersama DPRD Pohuwato laksanakan penandatanganan berita acara persetujuan bersama KUA-PPAS Perubahan APBD Kabupaten Pohuwato tahun anggaran 2023 dan Persetujuan 3 (Tiga) buah Ranperda menjadi Peraturan Daerah (Perda) Tahun 2023 pada Rapat Paripurna yang berlangsung di ruang sidang rapat DPRD Pohuwato, Kamis (24/8/2023).
Penandatanganan itu dilakukan Wakil Bupati Pohuwato, Suharsi Igirisa dan Wakil Ketua I DPRD Pohuwato, Idris Kadji yang didampingi Sekda Iskandar Datau dan Wakil Ketua II DPRD Pohuwato, Nirwan Due.
Wabup Suharsi Igirisa dalam sambutannya menyampaikan, KUA dan PPAS ini tentu disusun mengacu pada rencana kerja pemerintah daerah (RKPD) Perubahan tahun 2023.
Dimana pada dokumen tersebut kita hendak mencapai target kinerja makro pemerintah daerah, diantaranya target pertumbuhan ekonomi 2023 sebesar 4,5%, target angka kemiskinan 2023 sebesar 16,50 %, target indeks pembangunan manusia tahun 2023 sebesar 66,73%, target stunting 2023 sebesar 6,50%.Lanjut wabup, adapun pencapaian kinerja makro yang cukup baik yang dijelaskan tersebut ditambah prestasi yang dicapai berbagai sektor pada beberapa OPD seperti, Piala Adipura, Kabupaten Layak Anak, realisasi investasi terbaik, penyerapan belanja yang cukup baik, pelaporan inflasi yang tepat waktu dan sesuai, sehingga tahun ini daerah kita tercinta kembali mendapatkan dana insentif daerah satu-satunya di Provinsi Gorontalo.
“Ini tentu merupakan hasil kerja sama dan kolaborasi kita semua, baik dari lembaga DPRD, pemerintah desa, kelurahan, LSM, insan pers, perguruan tinggi serta seluruh pihak yang telah berpartisipasi aktif dan positif. Mari kita jaga kebersamaan ini, sehingga insentif fiskal tahap dua dan tiga daerah kita Pohuwato masih terus dapat”,ungkap Suharsi.
Secara umum kata Wabup Suharsi, dapat kami gambarkan realisasi penerimaan daerah untuk semester pertama tahun 2023 sebesar Rp. 416.593.623.347 atau sebesar 46,65 % dari target penerimaan pada APBD tahun anggaran 2023, dan untuk realisasi belanja daerah semester pertama tahun ini berada pada posisi 37, 17% dari total belanja APBD tahun anggaran 2023 atau sebesar Rp. 349.306.738.088.
Disisi lain untuk Ranperda Tentang Pengarusutamaan Gender, Ranperda Tentang Peningkatan Ketahanan Keluarga, Ranperda Tentang Pengakuan, Penghormatan dan Perlindungan Terhadap Kesatuan-kesatuan Adat, sebagai usulan DPRD ini tentu merupakan sebuah jawaban atas kondisi keluarga, sosial dan adat Pohuwato saat in.
“Kami selaku pemerintah daerah menyampaikan apresiasi atas kinerja lembaga DPRD yang terhormat karena telah berhasil merampungkan 3 buah ranperda tersebut, kami yakin dengan dukungan dari lembaga DPRD serta seluruh masyarakat bumi panua kita cintai dapat lebih sehat, maju dan sejahtera. Mari terus kita jaga stabilitas daerah agar seluruh program pembangunan yang sudah kita rencanakan dapat terlaksana dengan baik dalam koridor regulasi yang berlaku dalam negara dan daerah kita, ” pungkasnya
