TATIYE.ID (GORUT) – Kader Partai Golkar, Indra Nodu, menilai polemik dugaan utang Rp3,8 miliar yang diarahkan kepada Bupati Gorontalo Utara, Thariq Modanggutidak bisa dilepaskan dari kepentingan politik tertentu yang berpotensi mengganggu stabilitas pemerintahan dan menghambat pembangunan daerah.
Indra menegaskan bahwa hingga saat ini isu tersebut belum memiliki dasar hukum yang jelas, namun sudah digiring ke ruang publik, seolah-olah telah menjadi kebenaran. Pola ini, menurutnya, sangat berbahaya bagi iklim pemerintahan dan demokrasi lokal.
“Kami melihat ada upaya menggiring opini publik di tengah fokus Bupati membangun daerah. Pembangunan sedang berjalan dan hasilnya dirasakan masyarakat. Isu seperti ini patut diduga sebagai upaya melemahkan konsentrasi pemerintahan,” tegas Indra.
Ia menilai, jika memang terdapat persoalan hukum, seharusnya diselesaikan melalui mekanisme hukum yang sah, bukan melalui tekanan politik dan framing media yang dapat menyesatkan masyarakat.
“Golkar tidak alergi terhadap proses hukum, tetapi kami menolak keras politisasi isu yang dapat merugikan kepentingan rakyat Gorontalo Utara,” lanjutnya.
Indra menekankan bahwa pembangunan daerah membutuhkan stabilitas, bukan kegaduhan politik yang dibuat-buat.
“Jangan korbankan kepentingan masyarakat demi ambisi politik segelintir pihak,” tutupnya.(*)
