TATIYE.ID (PEMPROV GORONTALO) – Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu (DPMPTS) Provinsi Gorontalo menerima kunjungan dari Mahasiswa Fakultas Ilmu Sosial, Universitas Negeri Gorontalo, Jumat (1/11/2024).
Kunjungan yang dilaksanakan oleh sejumlah mahasiswa dari Fakultas Ilmu Sosial-Universitas Negeri Gorontalo ke Dinas PMPTSP tersebut merupakan salah satu agenda Mata kuliah Pendidikan Anti Korupsi.
Dalam diskusi tersebut, para mahasiswa mendapatkan pengetahuan terkait Zona Integritas (ZI) dan Wilayah Bebas dari Korupsi (WBK). Dimana, ada enam area perubahan utama yang menjadi fokus dalam pembentukan ZI/WBK.
“Area perubahan ini dirancang untuk meningkatkan kualitas pelayanan publik serta mencegah terjadinya korupsi,” ujar Kepala Dinas PMPTSP Provinsi Gorontalo, Danial Ibrahim.
Adapun enam topik pembahasan area perubahan tersebut diantaranya, Manajemen Perubahan, Penataan Tata Laksana, Penataan sistem manajemen sumber daya manusia, pengetahuan akuntabilitas kinerja, penguatan pengawasan, serta peningkatan kualitas pelayanan publik.
“Poin penting dalam enam tujuan ini adalah yang harus diketahui. Misalnya pada manajemen perubahan, tujuannya adalah untuk membangun komitmen seluruh anggota terhadap zona integritas dan memastikan perubahan dilakukan secara konsisten. Selanjutnya, untuk penataan tata laksana memiliki tujuan untuk meningkatkan efisiensi dan efektivitas proses kerja, SOP yang jelas dan transparan,” jelas Danial.
“Untuk penataan sistem manajemen sumber daya manusia memiliki tujuan mengelola SDM secara transparan, akuntabel serta memastikan pegawai yang direkrut memiliki integritas. Sementara untuk poin penguatan akuntabilitas kinerja memiliki tujuan meningkatkan akuntabilitas individu dan organisasi dalam menjalankan tugas, sehingga setiap tindakan dapat dipertanggungjawabkan. Selanjutnya untuk poin penguatan pengawasan memiliki tujuan untuk memastikan setiap aktivitas di instansi diawasi untuk mencegah penyimpangan dan terjadinya korupsi. Dan terakhir untuk poin peningkatan kualitas pelayanan publik bertujuan untuk meningkatkan akses dan peningkatan kualitas pelayanan publik, sehingga masyarakat menerima layanan yang optimal dan transparan,” sambung Danial saat memberikan materi.
Dari proses pelaksanaan diskusi tersebut, mahasiswa dapat memberikan kesimpulan bahwa keenam area perubahan tersebut saling terkait dan bersama-sama menciptakan lingkungan yang kondusif untuk tidak melakukan korupsi. Mereka juga bisa mengidentifikasi tantangan implementasi setiap area perubahan, seperti resistensi terhadap perubahan atau keterbatasan anggaran, dan membahas cara mengatasinya.
“Dengan memahami 6 area perubahan ini mahasiswa dapat melihat pentingnya pendekatan komprehensif dalam membangun WBK dan mengidentifikasi langkah-langkah yang dapat mereka adopsi di masa depan sebagai agen perubahan dalam memberantas korupsi,” tutup Danial.
