TATIYE.ID (KABGOR) – Penyelesaian laporan Ifana Abdurahman ke pimpinan DPRD Kabupaten Gorontalo bulan lalu, rupanya dinilai cacat prosedur oleh Jubir Bupati Nelson Pomalingo, Nasir Tongkodu.
Kendati sudah berjalan selama satu bulan kasus tersebut di DPRD, menurut Nasir Tongkodu, ada mekanisme yang terlewati.
Lantas apa mekanisme yang terlewati itu? Mengingat laporan Ifana Abdulrahman sudah masuk pada tahap rapat pimpinan fraksi. Dimana pada rapat itu, semua fraksi akan memberikan sikap setuju atau tidak setuju atas pembentukan Pansus (Panitia Khusus).
“Sekarang ini sudah satu bulan di pimpinan (barang bukti laporan Ifana). Semestinya, pada saat itu dirapatkan oleh pimpinan DPRD diserahkan ke komisi yang berkaitan dengan masalah yang dilakukan oleh pelapor. Komisi itu kemudian yang akan memutuskan ini perlu ditindaklanjuti atau tidak. Jika tidak ditindaklanjuti, ya sudah selesai. Kalau komisi mengatakan masih bisa dilanjutkan maka pimpinan DPRD membawa ke tingkat fraksi,” kata Nasir kata diwawancarai wartawan, Senin (26/9/2022).
Dengan dalih tersebut, Nasir menilai bahwa mekanisme terkait dengan laporan Ifana Abdulrahman ada yang terlewati. “Ya itu, mempertemukan antara si pelapor dan terlapor atas inisiatif komisi yang berkaitan dengan persoalan yang dilaporkan,” lanjut Nasir.
Nasir menambahkan bahwa pimpinan DPRD dalam mekanisme memanglah wajar menerima laporan tersebut, akan tetapi tidak serta merta pimpinan DPRD memutuskan harus ada pansus.
“Ini kan masyarakat bertanya, ada apa kok buat pansus, sementara mekanisme di DPRD tidak berjalan dengan normal. Ini masalah tidak bisa ditangani pimpinan. Ini adalah lembaga. Lembaga itu harus mengikutkan seluruh fraksi dan komisi. Tapi sekarang ini saya lihat ada yang dilewati pimpinan DPRD. Kemudian secara spontan akan membuat pansus. Nah kalau misalnya pansus tidak jadi, itu akan menampar muka mereka sendiri,” ucap Nasir yang dikenal sebagai mantan jurnalis itu.
Nasir mengatakan, meski dirinya tidak pernah berada di DPRD sebagai anggota DPRD, namun dirinya mengetahui persis seperti apa mekanisme yang ada di DPRD.
