TATIYE.ID (GORUT) – Gedung DPRD Gorontalo Utara menjadi saksi ketegangan saat Aliansi Kase Bae Gorut, yang merupakan kumpulan pemerhati isu-isu lokal, menyampaikan aspirasi mereka. Massa memprotes dugaan kejanggalan dalam proses rekrutmen Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (PPPK) di Gorontalo Utara
Wakil Ketua II DPRD Gorontalo Utara, Ridwan Arbie, didampingi Ketua Komisi III dan Anggota DPRD dari PKS, Windra Lagarusu, turun langsung untuk menerima aspirasi masyarakat. Dalam pertemuan tersebut, Ridwan menegaskan komitmen DPRD untuk menindaklanjuti keluhan yang disampaikan. “Kami tidak akan tinggal diam. Isu ini penting bagi masyarakat dan harus diselesaikan dengan bijaksana,” tegasnya. Selasa (21/01/2025)
Ridwan juga mengungkapkan bahwa pihak DPRD telah mengambil langkah konkret untuk menangani permasalahan ini. “Kami telah berkonsultasi dengan BKN dan Kementerian PAN-RB untuk mencari solusi terkait masalah ini. Hasil konsultasi ini akan segera kami tindaklanjuti dalam waktu dekat,” ujarnya di hadapan massa aksi yang memadati halaman gedung DPRD.
Selain itu, DPRD berencana mengundang berbagai pihak untuk duduk bersama dalam mencari jalan keluar. “Kita akan undang semua pihak, termasuk perwakilan massa aksi, agar solusi yang diambil benar-benar mencerminkan keadilan,” tambah Ridwan. Pendekatan ini diharapkan mampu memberikan keputusan yang tidak hanya objektif, tetapi juga mencerminkan aspirasi masyarakat.
