TATIYE.ID (DEPROV) – Aliansi Persatuan Mahasiswa Kesehatan dan Masyarakat Gorontalo menggelar aksi demonstrasi di depan Kantor DPRD Provinsi Gorontalo, Selasa (09/09/2025).
Mereka menyuarakan keresahan publik atas fungsi dan kinerja BPJS Kesehatan yang dinilai semakin menyulitkan masyarakat.
Usai berorasi, massa aksi diterima Wakil Ketua II DPRD Provinsi Gorontalo, La Ode Haimudin, bersama Komisi IV di Ruang Rapat Dulohupa.
Dalam dialog tersebut, mahasiswa menyerahkan 18 poin tuntutan yang terbagi dalam skala nasional dan daerah.
Dalam 18 poin tuntutan nasional dan daerah, termasuk pencopotan Kepala BPJS Gorontalo, percepatan klaim rumah sakit, pemulihan kerja sama dengan RSU Bioklinik, hingga pengesahan Perda Kesejahteraan Nakes.
Koordinator Lapangan aksi, Majid Mustaki, menegaskan bahwa tuntutan ini muncul dari kondisi nyata di lapangan.
“BPJS selama ini sering mengabaikan kepentingan masyarakat. Kalau tuntutan tidak direspons, kami mendesak agar pimpinan BPJS Cabang Gorontalo dicopot dari jabatannya,” tegas Majid.
Aliansi juga menyoroti persoalan yang lebih spesifik, di antaranya ketidakjelasan klaim rumah sakit sejak Juli yang belum dibayarkan, hingga berdampak pada minimnya stok obat dan cairan infus di sejumlah fasilitas kesehatan.
Mereka menuding Kepala BPJS Gorontalo arogan dan tidak memahami kearifan lokal dalam menjalankan kebijakan.
Dalam dialog, DPRD menegaskan akan menindaklanjuti seluruh aspirasi mahasiswa.
La Ode Haimudin, menyatakan bahwa persoalan kesehatan tidak bisa dianggap sepele.
“Aspirasi yang disampaikan mahasiswa dan masyarakat ini adalah hal serius. DPRD melalui Komisi IV akan menindaklanjuti dengan menggelar Rapat Dengar Pendapat bersama BPJS dan instansi terkait, agar semua persoalan pelayanan kesehatan ini bisa mendapat solusi,” ujar La Ode.
Rapat Dengar Pendapat (RDP) dijadwalkan Senin pekan depan dengan menghadirkan BPJS Kesehatan, rumah sakit, organisasi profesi, hingga asosiasi rumah sakit daerah.
Dewan berharap forum ini menjadi ruang bersama untuk merumuskan solusi konkret.
Dalam pertemuan itu turut hadir Wakil Ketua Komisi IV DPRD Hamzah Muslimin, Anggota Komisi IV Dr. Sri Darsianti Tuna, serta Anggota Komisi I Wahyudin Moridu. Ketiganya menegaskan siap mengawal aspirasi mahasiswa agar benar-benar ditindaklanjuti di lapangan.
Sementara itu, aliansi mahasiswa menyatakan akan terus mengawal proses ini. Mereka menegaskan tidak segan menempuh langkah lanjutan apabila rekomendasi DPRD tidak membawa perubahan nyata pada pelayanan kesehatan masyarakat.
