TATIYE.ID (PEMKOT) – Awal tahun 2021, Bappeda Kota Gorontalo menyelenggarakan rapat kerja pemerintah dan DPRD Kota Gorontalo, dengan menghadirkan beberapa narasumber dari KPK dan Kemendagri, Senin (01/02/2021)
Rapat kerja yang dirangkaikan dengan desiminasi E-Pokir dalam SIPD, sekaligus penandatangan perjanjian kerja di Swiss Bell Maleosan Hotel Manado, Sulawesi Utara (Sulut), dibuka langsung Walikota Marten A. Taha, dihadiri sejumlah Anggota DPRD Kota Gorontalo, serta para pemangku kepentingan lainnya.
Dalam laporannya, Kepala Bappeda Kota Gorontalo Meidy N. Silangen mengatakan, dasar hukum diselenggarakannya kegiatan tersebut berdasarkan regulasi sesuai aturan dan ketentuan yang berlaku.
Ia menjelaskan, sesuai amanat Permendagri Nomor 86 Tahun 2017 dan Permendagri Nomor 70 Tahun 2019 bahwa, pemerintah daerah diwajibkan menggunakan Sistem Informasi Pemerintah Daerah (SIPD).
“Jadi mulai dari proses perencanaan, tahapan perencanaan, pelaksanaan penganggaran, analisa proses pembangunan daerah, informasi perencanaan pembangunan daerah, termasuk penganggarannya, harus disajikan melalui platform yang baru yakni SIPD,” jelasnya.
Lanjut katanya, berdasarkan penilaian Monitoring Control for Prevention (MCP) oleh KPK terkait perencanaan dan penganggaran, Kota Gorontalo mendapatkan angka 95,6 persen. Hal ini dikarenakan lantaran belum terintegrasinya secara totalitas antara perencanaan dan penganggaran.
“Insha Allah tahun ini kami akan berupaya semaksimal mungkin mencapai nilai 100 persen untuk perencanaan dan penganggaran tersebut,” katanya.
MCP Kota Gorontalo secara keseluruhan kata dia, berjumlah 84,87 persen. Dari total jumlah tersebut, Kota Gorontalo menduduki peringkat 61 secara nasional, dan peringkat pertama tingkat Provinsi Gorontalo.
“Insha Allah kami akan terus berupaya semaksimal mungkin membawa Kota Gorontalo ke arah yang lebih baik, terutama pada perencanaan dan penganggaran,” tutupnya. (*)
