TATIYE.ID (PEMPROV) – Dalam upaya memperkuat pengelolaan keuangan daerah, Pemerintah Provinsi Gorontalo menggelar sosialisasi tentang penandaan atau tagging belanja per sumber dana serta membahas Keputusan Gubernur Gorontalo Nomor 471/29/XI/2024 terkait pembentukan dan mekanisme kerja tim teknis penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD).
Acara ini berlangsung di Aula Inspektorat Provinsi Gorontalo, Jumat (6/12/2024), dengan dihadiri Sekretaris Daerah Provinsi Gorontalo, Sofian Ibrahim, serta jajaran pimpinan Organisasi Perangkat Daerah (OPD).
Dalam sambutannya, Sofian Ibrahim menegaskan pentingnya tagging belanja untuk memastikan alokasi dana yang lebih efektif dan mendukung program prioritas seperti pengentasan kemiskinan, penurunan angka tengkes (stunting), serta peningkatan layanan kesehatan dan pendidikan.
Ia juga mengungkapkan bahwa kapasitas fiskal Provinsi Gorontalo saat ini berada di posisi lima terendah secara nasional, sehingga inovasi dalam pengelolaan anggaran menjadi sangat krusial.
“Kita ingin memastikan setiap sumber dana digunakan untuk program yang tepat dan memberikan kontribusi nyata terhadap strategi pembangunan daerah, seperti penurunan angka kemiskinan dan stunting,” ujar Sofian.
Meski menghadapi keterbatasan fiskal, Provinsi Gorontalo mencatat kemajuan signifikan dengan penurunan angka kemiskinan dari posisi lima besar menjadi peringkat sembilan.
Salah satu inovasi yang didorong adalah pemanfaatan aplikasi Sistem Informasi Pemerintahan Daerah (SIPD), yang memungkinkan identifikasi dan pengelolaan sumber dana, seperti Dana Alokasi Khusus (DAK) dan Dana Alokasi Umum (DAU).
Sofian berharap aplikasi ini dapat dioptimalkan oleh OPD dalam menyusun postur anggaran APBD 2025 yang lebih terukur dan transparan. “Kita ingin seluruh OPD aktif melakukan tagging anggaran agar APBD 2025 dapat mencerminkan efektivitas alokasi dana,” tambahnya.
Acara ini menghadirkan narasumber dari Inspektorat Provinsi Gorontalo, Misranda Nalole, serta Plt. Kepala Bappeda, yang menyampaikan pentingnya integrasi lintas-OPD untuk mempercepat pencapaian program strategis.
Peserta sosialisasi terdiri dari pimpinan OPD, pejabat fungsional, administrator, serta pelaksana perencanaan dan penganggaran di lingkungan Pemprov Gorontalo.
Melalui sosialisasi ini, Pemprov Gorontalo berharap dapat membangun pengelolaan keuangan yang lebih efektif, transparan, dan mendukung pembangunan daerah yang inklusif serta berkelanjutan. “Kolaborasi lintas OPD adalah kunci untuk menggerakkan program strategis secara cepat dan tepat sasaran,” tutup Sofian.
