TATIYE.ID (GORUT) – Panitia Khusus (Pansus) DPRD Kabupaten Gorontalo Utara resmi menyampaikan rekomendasi terhadap Laporan Keterangan Pertanggungjawaban (LKPJ) Bupati Gorontalo Utara Tahun 2024. Penyampaian rekomendasi ini berlangsung dalam Rapat Paripurna DPRD Gorontalo Utara. Jumat, (25/04/2025)
Rapat Paripurna dipimpin langsung oleh Ketua DPRD Gorontalo Utara, Dedy Dunggio, bersama Wakil Ketua DPRD Gorontalo Utara, Deasy S. Datau, serta dihadiri oleh para anggota DPRD lainnya.
Anggota Pansus DPRD Gorontalo Utara, Windra Lagarusu, menjelaskan bahwa rekomendasi yang disampaikan merupakan hasil kajian mendalam terhadap pelaksanaan program dan kegiatan Pemerintah Kabupaten Gorontalo Utara selama tahun 2024. Menurutnya, rekomendasi ini berfokus pada berbagai isu strategis yang memiliki dampak langsung terhadap masyarakat dan pembangunan daerah.
“Isu strategis tersebut meliputi bidang pendidikan, kesehatan, pengelolaan keuangan, peningkatan Pendapatan Asli Daerah (PAD), perlindungan perempuan dan anak, serta mitigasi bencana,” ungkap Windra Lagarusu.
Lebih lanjut, Windra menegaskan bahwa setiap isu strategis yang dirumuskan Pansus terdiri dari beberapa poin penting yang perlu ditindaklanjuti secara serius oleh Pemerintah Kabupaten Gorontalo Utara. Hal ini dimaksudkan agar perencanaan dan pelaksanaan program daerah dapat lebih tepat sasaran serta memberikan manfaat nyata bagi masyarakat.
Windra menambahkan, rekomendasi yang disampaikan bukan hanya sebagai catatan administrasi, tetapi juga menjadi arah kebijakan dan evaluasi yang diharapkan mampu memperbaiki berbagai kekurangan yang terjadi pada pelaksanaan program pemerintah sebelumnya.
“Setiap masukan dan rekomendasi yang kami sampaikan harus dipandang sebagai upaya bersama untuk membangun daerah yang lebih baik. Pemerintah daerah diharapkan dapat segera menindaklanjuti agar hasil pembangunan benar-benar dirasakan oleh masyarakat,” tegasnya.
Dengan adanya rekomendasi dari Pansus DPRD ini, diharapkan Pemerintah Kabupaten Gorontalo Utara dapat meningkatkan kualitas pelayanan publik, memperkuat pengelolaan keuangan daerah, serta mendorong tercapainya kesejahteraan masyarakat melalui berbagai kebijakan yang lebih terarah dan berkeadilan.
