Ketua DPRD Provinsi Gorontalo, Thomas Mopili saat menerima massa aksi. (foto salsayusuf/Tatiye.id)
TATIYE.ID (DEPROV) – DPRD Provinsi Gorontalo bersama perwakilan Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) RI menemui massa aksi yang berunjuk rasa di halaman Kantor DPRD, Senin (10/11/2025).
Aksi tersebut menuntut penyelesaian konflik lahan sawit di Kabupaten Gorontalo yang dinilai merugikan warga.
Massa menyampaikan, lahan yang awalnya hanya disewa oleh perusahaan kini justru diambil alih sepihak.
Ketua DPRD Provinsi Gorontalo, Thomas Mopili, menjelaskan bahwa KPK tengah mendalami laporan dugaan pelanggaran pengelolaan kebun sawit.
“KPK sudah memiliki dokumen lengkap dan akan turun langsung ke lapangan pada Rabu dan Kamis untuk menindaklanjutinya,” ujarnya.
Ia menambahkan, KPK saat ini fokus pada persoalan sawit dan belum masuk ke isu pertambangan.
“Untuk tambang masih tahap proses. Yang sudah masuk dan ditangani KPK baru persoalan sawit,” jelas Thomas.
Thomas menegaskan DPRD berpihak pada kepentingan rakyat dan mendukung langkah tegas terhadap perusahaan yang melanggar.
“KPK tidak datang untuk jalan-jalan, tapi memperkuat kerja Pansus agar keputusan yang diambil punya dasar hukum yang kuat,” tegasnya.
Ia berharap kehadiran KPK dapat mempercepat penyelesaian konflik lahan yang sudah lama berlangsung di Kabupaten Gorontalo.
