TATIYE.ID (GORUT) – Anggota DPRD Kabupaten Gorontalo Utara, Lukum Diko meminta kepada Pemerintah Daerah untuk menseriusi persoalan mengenai penonaktifan BPJS masyarakat Gorontalo Utara (Gorut).
Politisi senior Partai Golkar tersebut menilai bahwa pemerintah tidak sungguh- sungguh dalam menanggapi persoalan ini agar tidak membingungkan masyarakat.
“Wajib hukumnya pemerintah bisa menseriusi hal ini, sehingga tidak akan muncul berbagai macam persepsi publik, bahwa pemerintah hanya setengah – setengah membantu rakyat. Pasalnya sampai dengan sekarang, banyak BPJS milik warga yang tidak aktif lagi, bahkan telah menjadi rahasia umum di kalangan masyarakat,” ujar Lukum.
“Setau saya BPJS ini merupakan program yang diperuntukkan untuk masyarakat miskin, melainkan bukan untuk orang mampu,” jelasnya.
Selain itu, Ketua Fraksi Partai Golkar juga ini menilai, keberadaan dana talangan saat ini tidak berpihak kepada masyarakat miskin, hal itu karena munculnya peraturan baru, dimana untuk dana talangan tersebut lebih diperuntukkan hanya ke mereka yang notabennya tidak mengantongi kartu BPJS.
“Contohnya seperti kemarin yang terjadi, ada warga yang masuk rumah sakit, namun BPJS yang ia miliki sudah tidak aktif lagi, itu bisa saja di tanggulangi melalui dana talangan. Namun dengan adanya peraturan baru ini, dana talangan itu hanya diperuntukkan kepada mereka yang belum mempunyai BPJS,” ucapnya.
“Sesuai data keseluruhan masyarakat Gorut yang telah mengantongi BPJS, ini sudah 70 ribu lebih. Sehingga sayapun berfikir, dengan data sebanyak itu, dana talangan tidak dapat dipergunakan. Maka alangkah baiknya dana tersebut menurut saya, baiknya digunakan dalam mengaktifkan kembali BPJS dari warga yang sebelumnya sudah tidak aktif lagi,” ungkapnya.
Lanjut Lukum, ia menawarkan solusi untuk mengatasi persoalan ini, yaitu menggerakan seluruh pihak agar turun ke lapangan dengan tujuan dapat melakukan pendataan secara detail, sehingga bisa memastikan berapa jumlah kartu warga yang bermasalah ataupun sudah tidak aktif lagi.
“Saya meminta semua harus di gerakan untuk turun lapangan, sehingga kitapun dapat memastikan dari seluruh data yang diperoleh di lapangan, dapat dicarikan solusihnya,” tandasnya. (*)
