TATIYE.ID (DEPROV) – Komisi III DPRD Provinsi Gorontalo menggelar rapat kerja bersama Organisasi Perangkat Daerah (OPD) dan stakeholder terkait di ruang Inogaluma, Selasa (19/8/2025).
Agenda rapat difokuskan pada pengawasan tahap II pembangunan gedung rawat inap RSUD dr. Hasri Ainun Habibie.
Ketua Komisi III DPRD, Espin Tulie menjelaskan rapat tersebut digelar untuk menelusuri proses pengerjaan tahap kedua, dengan menghadirkan pihak PAKPI, PBJ, Dinas PU, Dinas Kesehatan, dan pihak rumah sakit. Keterlibatan lintas instansi diperlukan karena PPK tahap kedua diperbantukan dari Dinas PU.
“Kami mengajak semua pihak untuk bertanggung jawab bersama dan saling mengingatkan. Bahkan kami meminta laporan mingguan mengenai time schedule, realisasi anggaran, dan progres fisik, agar pengawasan bisa dilakukan bersama-sama,” kata Espin usai rapat.
Espin menambahkan tahap pertama proyek pembangunan dengan alokasi Rp34 miliar dari total Rp84 miliar dari Kementerian Kesehatan tidak selesai dan berakhir putus kontrak.
Untuk tahap kedua, sisa Rp15,7 miliar akan dilanjutkan oleh APBD Provinsi Gorontalo. Namun, menurut perhitungan BPK, hanya Rp5,2 miliar yang realistis diselesaikan hingga 24 Desember 2025.
Pada awal tahun depan, Pemprov Gorontalo menyiapkan Rp10,2 miliar untuk kelanjutan pembangunan tahap awal melalui lelang cepat dengan rekomendasi gubernur.
Selain itu, masih ada harapan tambahan Rp24 miliar dari Dana Alokasi Khusus (DAK) Kementerian Kesehatan.
Lebih lanjut, Espin juga menjelaskan perusahaan yang akan melanjutkan proyek tahap II telah diperiksa rekam jejaknya dan dianggap mampu menyelesaikan pekerjaan, termasuk pembangunan Pasar Sentral Gorontalo, bendungan Huludupitango, dan Rektorat IAIN.
“Kami juga tetap membuka ruang bagi PAKPI untuk menyamakan data dengan PBJ dan BPK, agar pengawasan pembangunan RS Ainun Habibie berjalan transparan,” tutupnya.
