TATIYE.ID (DEPROV) – Komisi III DPRD Provinsi Gorontalo gelar rapat kerja bersama mitra Organisasi Perangkat Daerah (OPD) di ruang rapat Dulohupa, Rabu (30/7/2025).
Raker tersebut dalam rangka membahas program kegiatan OPD pada Kebijakan Umum Anggaran dan Prioritas Plafon Anggaran Sementara (KUA-PPAS) APBD Induk Tahun 2026.
Anggota Komisi III DPRD Provinsi Gorontalo, Anas Jusuf menyampaikan sejumlah catatan penting terkait perencanaan pembangunan, khususnya pada sektor pariwisata dan sistem pengadaan barang dan jasa di lingkungan Pemerintah Provinsi.
Anas menyebutkan pihaknya mendukung penguatan kontribusi pariwisata terhadap Pendapatan Asli Daerah (PAD), termasuk melalui rencana pembentukan Unit Pelaksana Teknis (UPT) Observasi yang diusulkan oleh Dinas Pariwisata Provinsi Gorontalo
“Kurang lebih Rp500 juta diakomodasi dalam rancangan sementara, khususnya untuk mendukung perencanaan pembangunan di sektor pariwisata. Harapannya, ini nanti dapat dikawal bersama dalam pembahasan di Badan Anggaran,” ujar Anas dalam rapat.
Ia juga menekankan perlunya percepatan dalam proses pengadaan barang dan jasa, serta pembentukan tim kerja yang dapat memastikan efisiensi dan transparansi pada tahapan tersebut.
Menurutnya, percepatan Peraturan Gubernur terkait pengadaan harus menjadi prioritas.
“Tadi kami mendorong agar segera dibentuk tim kerja untuk pencetakan proses pengadaan, sekaligus mendorong percepatan peraturan gubernur yang menjadi payung teknisnya,” jelasnya.
Terkait pemberian Tambahan Penghasilan Pegawai (TPP), Anas meminta agar kebijakan itu disesuaikan dengan indikator kegiatan masing-masing OPD.
Ia juga menyinggung adanya evaluasi atau Monitoring dan Evaluasi (Monev) yang bisa dijadikan acuan dalam penyesuaian tersebut.
Selain itu, Komisi III juga mendorong Pemerintah Provinsi Gorontalo untuk menjalin kerja sama strategis dengan Provinsi Kalimantan Timur dalam hal pengadaan sapi dan gas, guna mendukung sektor energi dan ketahanan pangan.
Dalam kesempatan yang sama, Anas Jusuf turut menyoroti pentingnya dukungan terhadap pengembangan destinasi wisata satwa di Kabupaten Bone Bolango, khususnya pada lokasi kebun binatang yang saat ini tengah diinisiasi.
“Kami harap Dinas Pariwisata bisa memasukkan dukungan terhadap sektor wisata satwa ini dalam anggaran ke depan. Potensinya besar, tinggal bagaimana kita dorong agar ada intervensi dari pemerintah provinsi,” tegasnya.
Rapat kerja ini menjadi salah satu tahapan awal dalam pembahasan KUA-PPAS yang akan dilanjutkan ke tingkat Banggar, dengan harapan setiap catatan yang disampaikan dapat terakomodasi sesuai kebutuhan prioritas pembangunan daerah.
