Tatiyechannel- Pasca beredarnya foto kepala Kejaksaan Tinggi Gorontalo yang menunjukkan kemesraan Kejati Gorontalo Firdaus Delwilmar dengan kader bahkan Caleg partai Nasdem, saat menjemput Ketua Umum Partai Nasdem Surya Paloh di Bandara Djalaludin Gorontalo, hari Minggu kemarin. Menuai Reaksi dari LSM Jaringan Masyarakat Peduli Aspirasi Rakyat (Jamper) Provinsi Gorontalo dengan mempertanyakan Netralitas penegak hukum
Dihadapan awak media, saat membacakan rilis resminya Koordinator LSM Jamper Frengki Max Kadir mengatakan, pihaknya dikejutkan dengan beredarnya foto foto di media sosial, yang menunjukkan kemesraan Kejati Gorontalo Firdaus Delwilmar dengan kader bahkan Caleg partai Nasdem, saat menjemput Ketua Umum Partai Nasdem Surya Paloh di Bandara Djalaludin Gorontalo, hari Minggu kemarin.
Kata Frangki, ada tiga pertanyaan yang harus dijawab kejati soal itu. Pertama, apa kepentingan seorang kepala kejaksaan tinggi sehingga begitu nekat hadir dalam penjemputan ketua umum partai Nasdem.
Kedua lanjut Frengki. Kalau alasannya untuk menghormati pimpinan partai politik sebagai tokoh nasional, kenapa hanya kunjungan ketua umum partai Nasdem yang dihadiri, sementara selama ini ada beberapa kunjungan ketua umum partai lain, pihaknya tidak melihat sama sekali kehadiran Kejati Gorontalo.
Ketiga, apakah benar tidak melanggar etika profesi seorang kejati ketika hadir dalam agenda partai politik, apalagi di kejaksaan sendri terdapat kasus besar yang diduga melibatkan ketua partai tersebut.
Berangkat dari situ, Frengki pun untuk bisa memberikan klarifikasi terhait kehadirannya dalam kegiatan Nasdem tersebut, agar tidak ada kreresahan di kalangan masyarakat terhadap kredibilitas Kejati Gorontalo.
Tak cuma itu, Frengki juga mendesak agar Firdaus Delwilmar SH, untuk mundur dari jabatan sebagai Kejati Gorontalo dalam waktu 7 x 24 jam, demi menjaga marwah penegakan hukum di lingkungan kejaksaan.
Jika itu tidak dipenuhi, maka LSM Jamper meminta Kejaksaan Agung unutk mengambil langkah dengan memberhentikan Kejati Gorontalo. Bahkan dalam rilis resminya, Frengki pun mendesak pemerintah pusat dalam hal ini Presiden RI Jokowidodo untuk ikut ambil tindakan.
“Semoga ini beroleh respon positif dari seluruh pihak terkait. Terutama dukungan dari seluruh rakyat Provinsi Gorontalo dalam rangka menciptakan penegakan hukum yang baik,” pungkasnya. (zul)
