TATIYE.ID (GORONTALO) – Menyikapi gelombang aksi demonstrasi yang marak terjadi di berbagai daerah, Dewan Pimpinan Pusat Ikatan Alumni Universitas Negeri Gorontalo (DPP IKA UNG) menyatakan dukungan penuh terhadap perjuangan mahasiswa dan rakyat dalam menyuarakan aspirasi keadilan dan tanggungjawab wakil rakyat di DPR RI.
Dalam pernyataannya Wakil Ketua DPP IKA UNG, Fanly Katili, menyampaikan bahwa aksi mahasiswa merupakan representasi nyata dari suara hati rakyat Indonesia. Gerakan ini dinilai sebagai bentuk kepedulian terhadap masa depan demokrasi dan keadilan sosial di tanah air.
“Kami mendukung penuh langkah perjuangan adik-adik mahasiswa dan rakyat yang saat ini menyuarakan aspirasi bangsa. Gerakan ini adalah wujud nyata kepedulian terhadap masa depan demokrasi dan keadilan sosial,” ujar Fanly Katili.
Namun, IKA UNG juga mengingatkan agar marwah perjuangan yang suci ini tidak tercoreng oleh tindakan destruktif. Dalam imbauannya, mereka menekankan pentingnya menjaga ketertiban selama aksi, serta menolak segala bentuk provokasi yang dapat merusak citra gerakan mahasiswa.
“Kami mengimbau seluruh massa aksi untuk tidak melakukan tindakan yang justru merugikan rakyat sendiri, seperti perusakan fasilitas umum, penjarahan, atau penyerangan terhadap rumah pribadi. Tindakan demikian hanya akan mencederai tujuan luhur perjuangan kita,” ujar Fanly, mantan aktivis ini.
IKA UNG juga meminta massa aksi untuk mewaspadai penyusup atau provokator yang dapat menodai tujuan mulia dari gerakan ini. Mereka menggarisbawahi bahwa perjuangan mahasiswa harus tetap dilakukan secara bermartabat dan menyejukkan, sebagai energi positif menuju perubahan bangsa.
Fanly juga menyoroti ironi yang terjadi di lapangan, di mana aparat keamanan seperti TNI dan Polri yang notabene juga bagian dari rakyat justru berhadap-hadapan dengan mahasiswa.
“Yang turun ke jalan ini adalah mahasiswa dan rakyat, yang juga memperjuangkan hak-hak TNI dan Polri. Tapi yang justru menjadi korban adalah kedua pihak ini, padahal yang dipersoalkan adalah para wakil rakyat di DPR, yang justru menikmati pajak rakyat tanpa pertanggungjawaban,” tegasnya.
Fanly yang juga ketua AMPUH Provinsi Gorontalo itu menilai bahwa konflik horizontal seperti ini justru mengaburkan isu utama yang tengah diperjuangkan. Karena itu, IKA UNG mendorong adanya solusi konkret dari pihak pemerintah dan DPR, agar gejolak ini tidak berkembang menjadi krisis sosial yang lebih luas.
“Kami mendukung 1000% tuntutan mahasiswa. Pemerintah dan DPR harus hadir dengan solusi yang adil. Jangan biarkan mahasiswa dan aparat keamanan menjadi korban dari kebijakan yang tidak berpihak kepada rakyat,” pungkas Fanly Katili.
