TATIYE.ID (GORONTALO) – Anggota DPRD Provinsi Gorontalo, Fikram Salilama menyesalkan anggaran untuk pembangunan Islamic Center tidak dimanfaatkan dengan baik oleh Pemerintah. Hal itu ia ungkapkan usai menggelar reses masa persidangan kedua di Kelarah Wumialo, Kota Tengah, Kota Gorontalo.
“Islamic Center ini sudah kita anggarkan di APBD 2021. Tapi yang kita sesalkan, setelah dianggarkan, tidak dimanfaatkan dengan baik, sehingga tidak terbayarkan ganti rugi lahannya,” ungkap Fikram.
Fikram mengaku telah meminta keterangan dari dinas PUPR. Hanya saja, ada syarat yang harus dipenuhi oleh Pemerintah Provinsi di Kejaksaan Tinggi Gorontalo untuk memenuhi berkas pembebasan lahan.
Bahkan kata Fikram, hingga APBD 2021 selesai, pembebasan lahan islamic Center tidak juga terbayarkan. Parahnya lagi, penganggaran tersebut tidak terekam dalam APBD 2022.
“Yang jadi masalah adalah masyarakat yang dimintakan sertifikat asli. Mereka berusaha meminjam uang diluar untuk mengambil sertifikat yang dijaminkan ke bank. Karena mereka berharap, lahan mereka akan segera dibayarkan. Tapi ternyata pembayarannya tertunda,” sambung Fikram.
Untuk menyelesaikan persoalan tersebut, Fikram mengaku akan mengusulkan pembebasan lahan Islamic Center di pergeseran anggaran. Kalaupun tak dipenuhi, Pihaknya akan berupaya memasukan di perubahan APBD 2022.
