TATIYE.ID (GORONTALO) – Ketua Lembaga Analisis dan Monitoring Produk Hukum (AMPUH) Provinsi Gorontalo, Fanly Katili mengapresiasi langkah Penjabat Gubernur Gorontalo, Ismail Pakaya dalam mengintervensi inflasi.
Seperti yang diketahui bahwa inflasi di Gorontalo tahun 2024 mengalami kenaikan yang cukup signifikan.
Berdasarkan laporan rilis Badan Pusat Statistik (BPS) Provinsi Gorontalo pada rapat koordinasi tim pengendalian inflasi nasional oleh Mendagri, maka nilai inflasi Provinsi Gorontalo pada bulan Februari 2024 mencapai 3.73%. Nilai tersebut masuk pada posisi kedua tertinggi secara nasional.
Kenaikan inflasi di Provinsi Gorontalo sendiri tentu berasal dari Indeks Harga Konsumsi (IHK). Pada tahun 2020 sampai dengan Desember 2023 perhitungan inflasi Provinsi Gorontalo hanya berdasarkan satu IHK saja. Yaitu Kota Gorontalo.
Sejak tahun 2024 telah terjadi perubahan penyajian perhitungan inflasi di Provinsi Gorontalo dari satu IHK menjadi dua IHK dengan masuknya Kabupaten Gorontalo sebagai kota IHK baru.
Permasalahan dalam pengendalian inflasi di Provinsi Gorontalo tahun 2024, diantaranya beras menjadi komoditas penyumbang inflasi tahunan di Provinsi Gorontalo. Pada Februari 2024 harga beras meningkat 17,4% dari Rp 12.230 menjadi Rp 14.500. Kenaikan harga beras disebabkan berkurangnya pasokan karena mundurnya masa tanam dari bulan Oktober ke bulan Januari akibat fenomena El Nino.
Sementara itu solusi permasalahan yang dilakukan oleh pemerintah adalah menerbitkan Instruksi Gubernur Gorontalo nomor 800/DKUPP/INSTRUKSI/233/III/2024 tentang Pelaksanaan Intervensi Pasar Terhadap Komoditi Beras di Pasaran. Intervensi diberikan kepada pedagang beras di Pasar Sentral Kota Gorontalo dan Pasar Kayu Bulan Kabupaten Gorontalo dengan memberikan subsidi sebesar Rp 2.500/Kg beras.
Selain beras, minyak goreng juga masuk dalam permasalahan dalam pengendalian inflasi. Kenaikan harga minyak goreng di Gorontalo disebabkan karena penurunan pasokan minyak goreng yang berasal dari Bitung, bahkan saat ini stok di gudang bulog kosong.
Adapun solusi permasalahan yang dilakukan yakni Pemerintah Provinsi Gorontalo telah menyurat kepada Direktur PT. Gunung Sejahtera Raman Permai perihal Permohonan Percepatan Realisasi Purchase Order (PO) Perum Bulog Cabang Gorontalo.
Disisi lain adapun langkah – langkah yang dilakukan oleh Pemerintah Provinsi Gorontalo dalam pelaksanaan intervensi ini adalah yaitu, menggelar pasar murah bersubsidi, gerakan pangan murah, operasi pasar, BLP3G, pemberian bantuan ikan segar ke LKSA, pemberian bantuan benih cabe, bawang merah, dan padi harus tetap dilaksanakan.
Kendati demikian, Fanly berharap kepada daerah atau wilayah yang belum masuk dalam kota IHK untuk segera melakukan hal yang sama dalam pencegahan inflasi.
“Saya mengapresiasi langkah – langkah yang dibuat oleh pak Penjagub dalam mengintervensi daerah daerah yang masuk dalam hitungan kota IHK. Seperti Kota Gorontalo dan Kabupaten Gorontalo,” kata Fanli.
