Evaluasi Komisi I DPRD Provinsi Gorontalo bersama media kerjasama (foto salsayusuf/Tatiye.id)
TATIYE.ID (DEPROV) – Komisi I DPRD Provinsi Gorontalo mengawali agenda kerja tahun 2026 dengan menggelar rapat bersama insan pers, Selasa (6/1/2026).
Pertemuan tersebut menjadi ruang evaluasi kemitraan sekaligus penguatan sinergi antara lembaga legislatif dan media massa.
Rapat yang berlangsung di ruang Dulohupa DPRD Provinsi itu hadiri oleh seluruh anggota Komisi I dan para pimpinan media televisi, radio, media cetak dan media online.
Dalam pertemuan tersebut, Komisi I menekankan pentingnya optimalisasi peliputan kegiatan DPRD, khususnya pada agenda – agenda resmi seperti rapat komisi, rapat pimpinan DPRD serta kegiatan lapangan yang dilaksanakan pada hari kerja.
Selain membahas pola kehadiran wartawan, rapat juga menjadi ruang evaluasi terhadap kerjasama media yang selama ini berjalan.
Ketua Komisi I, Fadli Poha memberikan apresiasi kepada media yang selama tahun 2025 telah aktif meliput rapat-rapat komisi dan kegiatan lapangan DPRD dan berharap kerjasama tersebut dapat terus ditingkatkan.
“Kami berharap kerjasama dan kinerja media dalam menyampaikan informasi kepada publik dapat terus ditingkatkan dan dimaksimalkan sepanjang tahun 2026,” harapnya.
Pada kesempatan yang sama, Anggota Komisi I, Fikram Salilama menyampaikan pandangan terkait nilai nota kesepahaman (MoU) media yang dinilai perlu disesuaikan dengan kondisi saat ini.
Menurut Fikram, media memiliki peran penting dalam mendukung keterbukaan informasi publik. Karena itu, hubungan antara DPRD dan media perlu ditopang dengan kebijakan yang adil, termasuk kejelasan adminstrasi dan kepastian anggaran kerjasama.
“Peran Media sangat strategis dalam keterbukaan informasi publik. Maka kesejahteraan wartawan harus diperhatikan, mereka bekerja untuk memberitahukan kepada masyarakat bahwa kita turun dilapangan bekerja,”ujarnya.
Politisi Partai Golkar tersebut berharap usulan tersebut dapat segera direalisasikan agar tidak kembali memicu keluhan dari kalangan media, terutama yang berkaitan dengan administrasi serta kejelasan anggaran ke depannya.
