TATIYE.ID (DPRD BONE BOL) – Komisi II DPRD Bone Bolango menyoroti pelaksanaan program pembangunan Pemerintah Daerah yang hingga kini belum menunjukkan realisasi kegiatan fisik.
Sorotan tersebut muncul setelah hasil rapat internal Komisi II menilai belum ada satu pun pekerjaan fisik yang berjalan hingga memasuki akhir triwulan ketiga.
Sekretaris Komisi II DPRD Bonbol, Rizki Huntoyungo, menjelaskan bahwa bidang pengawasan yang membidangi urusan ekonomi dan pembangunan melihat hingga akhir triwulan ketiga ini belum ada realisasi kegiatan fisik. Padahal, tak lama lagi tahun anggaran segera berakhir.
“Dengan melihat kondisi sekarang, kami bisa memaklumi karena pemerintahan IRIS masih baru, apalagi kemarin harus menyusun RPJMD. Tapi di sisi lain, RPJMD tidak ada kaitannya dengan anggaran di APBD induk. Artinya, pekerjaan fisik seharusnya tetap berjalan karena anggarannya sudah dibahas dan disahkan sejak awal,” jelas Rizki Huntoyungo.
Menurutnya, keterlambatan ini bisa berisiko menimbulkan putus kontrak jika waktu semakin mepet, dan itu jelas merugikan daerah.
“Untuk itu kami minta diklarifikasi apakah perencanaannya sudah ada atau belum, karena kami juga belum tahu. Yang jelas, pekerjaan fisik harus segera dipercepat. Jangan sampai di akhir triwulan hingga masuk akhir tahun malah ada pekerjaan yang terputus kontrak. Itu bisa merugikan daerah, sehingga kami mendorong percepatan realisasi,” pungkas Aleg PKS dapil Bone Pesisir ini.
