Wakil Ketua Komisi II DPRD Provinsi Gorontalo, Meyke Kamaru saat diwawancarai usai RDP. (foto salsayusuf/Tatiye.id)
TATIYE.ID (DEPROV) – Komisi II DPRD Provinsi Gorontalo mengawali Tahun Anggaran 2026 dengan menggelar rapat dengar pendapat (RDP) bersama sejumlah organisasi perangkat daerah (OPD) mitra kerja. Rapat ini difokuskan pada pengawalan target prioritas serta capaian kinerja OPD pada triwulan pertama.
Komisi II melaksanakan RDP tersebut dengan Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan, Dinas Koperasi, UMKM, Perindustrian dan Perdagangan, Dinas Peternakan dan Perkebunan, serta Dinas Kelautan dan Perikanan.
Wakil Ketua Komisi II, Meyke Kamaru menjelaskan bahwa komisi II menitikberatkan pembahasan pada target prioritas Tahun Anggaran 2026 induk, sekaligus capaian kinerja yang menjadi bagian dari fungsi pengawasan DPRD. Fokus utama diarahkan pada realisasi anggaran di tiga bulan pertama agar dapat dikawal secara terukur.
“Parameter pengawasan kami adalah capaian kinerja dan realisasi anggaran. Karena itu kami ingin mengetahui apa saja prioritas di awal tahun anggaran sehingga bisa dikawal secara jelas,” ujarnya usai RDP.
Selain itu, Komisi II juga menyoroti penguatan pokok-pokok pikiran (pokir) DPRD, khususnya pada OPD yang masih memiliki pokir belum terealisasi pada Tahun Anggaran 2025. Meyke menegaskan pokir tersebut harus segera direalisasikan pada 2026, termasuk pada Dinas Koperasi, UMKM, Perindustrian dan Perdagangan.
Pada sektor lingkungan hidup, Komisi II memandang peran Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan semakin strategis, terutama yang berkaitan dengan aktivitas pertambangan. Pembahasan mencakup dampak yang dirasakan masyarakat di sekitar wilayah tambang, kondisi lingkungan, hingga kualitas udara dan air.
Sementara itu, untuk Dinas Kelautan dan Perikanan, Komisi II menaruh perhatian pada program kapal taksi yang merupakan bagian dari visi maritim Gubernur Gorontalo. Program tersebut dipastikan menjadi salah satu prioritas yang akan dikawal dari sisi penganggaran hingga implementasi di lapangan.
“Komisi II akan hadir mengawal seluruh program prioritas agar tepat sasaran dan sesuai tujuan. Pengawasan dilakukan berdasarkan indikator kinerja sehingga outputnya dapat diukur,” kata Meyke.
Ia menegaskan, melalui RDP tersebut Komisi II membangun kerja sama dengan OPD mitra agar pelaksanaan program pada Tahun Anggaran 2026 dapat berjalan sesuai target, dengan pertanggungjawaban kinerja yang jelas dan terukur.
