TATIYE.ID (DPRD GORUT) — PKS DPRD Gorontalo Utara melalui juru bicaranya, Wiwin S. Pajiu, menyampaikan pandangan umum terhadap Nota Keuangan Rancangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (RAPBD) Tahun Anggaran 2026 dalam rapat paripurna DPRD yang digelar pada Senin, (20/10/2025).
Dalam penyampaiannya, Fraksi Hanura–PKS menyoroti proyeksi pendapatan daerah tahun 2026 yang masih sangat bergantung pada dana transfer pusat. Berdasarkan data dalam nota keuangan, pendapatan daerah diproyeksikan sebesar Rp708,98 miliar, sementara kontribusi Pendapatan Asli Daerah (PAD) hanya mencapai 6,8 persen dari total pendapatan.
Wiwin menjelaskan bahwa terdapat selisih sekitar Rp49,7 miliar antara proyeksi dana transfer dalam nota keuangan dengan data resmi dari Direktorat Jenderal Perimbangan Keuangan. Oleh karena itu, Fraksi Hanura–PKS mendorong pemerintah daerah untuk menyusun proyeksi anggaran secara lebih realistis serta mengoptimalkan potensi PAD dari sektor pajak, retribusi, pariwisata, perikanan, dan UMKM lokal.
“Kita perlu meningkatkan kesadaran wajib pajak dan mendorong inovasi pendapatan daerah agar ketergantungan fiskal terhadap pusat dapat dikurangi secara bertahap,” tegas Wiwin.
Pada aspek belanja daerah, Fraksi Hanura–PKS menilai komposisi anggaran masih didominasi oleh belanja rutin dan belanja pegawai, sementara porsi belanja modal tergolong kecil. Kondisi tersebut dinilai berpotensi menghambat pembangunan infrastruktur, peningkatan pelayanan dasar, serta upaya penanggulangan kemiskinan.
Fraksi juga menekankan agar kebijakan pembiayaan tidak menambah beban utang jangka panjang dan memastikan penyertaan modal benar-benar memberikan manfaat nyata bagi masyarakat, khususnya pelaku UMKM dan nelayan. Selain itu, Wiwin menegaskan pentingnya transparansi dan akuntabilitas dalam pelaksanaan program APBD untuk mencegah terjadinya penyimpangan, serta mendorong kolaborasi antara pemerintah daerah, sektor swasta, dan BUMDes dalam pengembangan potensi ekonomi lokal.
“Pengentasan kemiskinan, peningkatan kualitas pendidikan, layanan kesehatan, dan penyediaan infrastruktur dasar harus tetap menjadi prioritas utama dalam penyusunan APBD 2026,” ujar Wiwin di hadapan sidang paripurna.
Sebagai penutup, Fraksi Hanura–PKS menyatakan menerima Nota Keuangan RAPBD 2026 untuk dibahas pada tahapan selanjutnya, dengan harapan rancangan anggaran tersebut dapat menjadi instrumen pembangunan yang efektif, efisien, dan berpihak pada kepentingan rakyat.
