TATIYE.ID (GORUT) – Bupati Gorontalo Utara, Thariq Modanggu, menegaskan komitmennya untuk menjaga transparansi dan integritas dalam proses seleksi Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (PPPK) di lingkungan Pemerintah Kabupaten Gorontalo Utara.
Dalam pernyataannya, Bupati Thariq menegaskan bahwa dirinya telah menyampaikan kepada seluruh jajaran agar setiap laporan terkait dugaan penyimpangan dalam proses PPPK disertai dengan data yang jelas, bukan sekadar asumsi.
Hal ini disampaikan dalam Rapat Paripurna 31 dalam rangka pembicaraan tingkat I terhadap Ranperda tentang APBD T.A 2026. Senin (20/10/2025)
“Saya sudah menyampaikan kepada seluruh jajaran, baik yang melapor langsung maupun melalui pesan WhatsApp. Saya minta agar setiap laporan disertai dengan nama yang jelas. Jangan hanya berasumsi bahwa saya menerima nama ASN tertentu, karena sampai saat ini belum ada nama yang disetor ke saya,” tegas Bupati Thariq.
Lebih lanjut, Thariq menambahkan bahwa apabila ada laporan yang menyertakan data atau nama, dirinya akan segera membentuk tim khusus untuk melakukan penelusuran dan tindak lanjut secara profesional.
“Kalau ada nama, saya bentuk tim untuk melakukan penelusuran. Tidak mungkin saya menindaklanjuti kalau tidak ada data yang masuk. Kita harus bertanggung jawab atas setiap laporan agar bisa ditindaklanjuti, karena kami tidak mentolerir hal-hal seperti itu,” ujar Thariq dengan tegas.
Bupati Thariq juga menyampaikan apresiasi atas masukan dan kritik yang diberikan oleh masyarakat maupun pihak legislatif. Menurutnya, masukan tersebut penting untuk memastikan setiap proses berjalan dengan adil dan akuntabel.
“Saya sangat berterima kasih atas adanya kritik dan masukan. Namun kami juga butuh data agar bisa menindaklanjutinya secara proporsional. Saya sepakat dengan kita semua, bahwa praktik-praktik seperti pemecahan, pembelian jabatan, dan hal-hal serupa tidak boleh ada lagi,” pungkasnya.(*)
