TATIYE.ID (DEPROV) – Ketua DPRD Provinsi Gorontalo, Thomas Mopili, memenuhi janjinya kepada mahasiswa dengan menghadirkan Gubernur, Wakil Gubernur, dan Kapolda Gorontalo dalam aksi demonstrasi jilid II.
Aksi yang digelar Aliansi Merah Maron berlangsung di Bundaran Saronde Gorontalo, Senin (1/9/2025).
Diketahui pada aksi Sabtu 30 Agustus 2025, Thomas Mopili berjanji akan mempertemukan massa dengan para pejabat tersebut. Bahkan, ia sempat menyatakan siap mundur dari jabatannya jika gagal menunaikan komitmen itu.
“Hari ini saya tidak jadi mundur, karena saya berhasil menghadirkan Gubernur dan Kapolda Gorontalo, bahkan dengan tambahan Wakil Gubernur yang ikut hadir bersama kita,” ujar Thomas saat menyampaikan orasi di hadapan mahasiswa.
Dalam kesempatan itu, Ia menegaskan siap mengawal aspirasi mahasiswa, termasuk mendampingi mereka jika harus menyampaikan tuntutan hingga ke pemerintah pusat.
“Saya sepakat dengan pak Gubernur untuk mengawal surat adik-adik ke Kemendagri, sekaligus tawaran ibu Wakil Gubernur agar menghadirkan perwakilan mahasiswa saat bertemu di sana,” ucapnya.
Lebih lanjut, Thomas menyatakan bahwa tidak ada alasan bagi pejabat di Gorontalo untuk menutup diri dari aspirasi mahasiswa.
“Jika ada pejabat di provinsi Gorontalo, baik Gubernur, Wakil Gubernur, Kapolda, maupun Kejati, yang menolak menerima mahasiswa, maka merekalah pengecut yang harus kita basmi,” tegasnya.
Dalam aksinya, mahasiswa yang tergabung dalam Aliansi Merah Maron tersebut menyampaikan sejumlah tuntutan.
Mereka mendesak Gubernur agar meneruskan aspirasi mahasiswa ke Presiden RI terkait pemberhentian menteri bermasalah serta pencopotan wakil menteri yang rangkap jabatan. Selain itu, DPRD diminta mengonsolidasikan partai politik untuk memperjuangkan aspirasi mahasiswa di DPR RI serta memfasilitasi dialog langsung antara mahasiswa dan DPR RI.
Massa juga menolak kebijakan yang dianggap membatasi kebebasan dan membebani rakyat, seperti pengaturan dana pensiun, pemotongan anggaran transfer APBD, pemangkasan dana pendidikan, hingga pembahasan RUU Polri dan RKUHAP.
Mereka juga mendesak evaluasi menyeluruh terhadap Polri serta menuntut transparansi pengawasan DPRD pada isu lingkungan, termasuk membuka hasil kerja Pansus Pertambangan kepada publik.
Aksi berlangsung dengan pengawalan aparat kepolisian. Para mahasiswa bergantian menyampaikan orasi, sementara pejabat daerah hadir mendengarkan langsung tuntutan mereka dengan duduk bersila bersama ditengah jalanan Bundaran Saronde tersebut.
