TATIYE. ID (GORUT)— Badan Pusat Statistik (BPS) Kabupaten Gorontalo Utara melakukan audiensi perdana bersama pemerintah daerah dalam rangka mengerucutkan dan memaksimalkan penyusunan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) agar lebih presisi dan berbasis data. (Rabu, 6/08/2025)
Dalam pernyataannya, Kepala BPS Gorontalo Utara Depit Rudianto menegaskan bahwa kegiatan ini merupakan langkah awal untuk memberikan penjelasan menyeluruh mengenai data dan gambaran kondisi daerah saat ini.
“Jadi audiensi yang perdana ini sebetulnya pertama kali dilakukan untuk mengerucutkan dan memaksimalkan RPJMD supaya lebih presisi lagi. Sekarang kan lagi proses penyusunannya, dan ini awal untuk memberikan penjelasan data-data gambaran kondisi Gorontalo Utara,” jelas Kepala BPS.
Ia menambahkan, BPS juga turut menginventarisasi sejumlah rekomendasi yang akan disampaikan kepada pemerintah daerah, termasuk kepada unit-unit yang terkait dengan penerapan Standar Pelayanan Minimal (SPM). Menurutnya, pertemuan ini akan dilanjutkan dengan pembentukan tim-tim kecil untuk membahas lebih rinci arah pembangunan yang berlandaskan data akurat.
“Ini perdana dan akan dilanjutkan dengan tim-tim kecil agar nantinya lebih mengerucut, sesuai dengan tujuan pemerintah daerah dalam menurunkan angka kemiskinan di Gorontalo Utara.”
Kepala BPS menyoroti pentingnya momentum saat ini untuk melakukan pemutakhiran data mikro di tingkat desa, guna memperbaiki sekitar 30% data yang masih disinyalir mengandung kesalahan baik secara lisan maupun tulisan.
“Saat ini adalah momennya untuk pemutakhiran data mikro. Dari 30%, masih ada data yang disinyalir error baik lisan maupun tulisan. Itu harus segera diperbaiki. Kami sudah bersinergi, tapi karena keterbatasan anggaran, proses ini memang belum bisa secepat daerah lain.”
Koordinasi telah dilakukan bersama Dinas Sosial dan pendamping Program Keluarga Harapan (PKH) untuk memperbarui data kemiskinan di desa-desa, dengan harapan data makro kemiskinan di Gorontalo Utara dapat ditekan.
“Kami sudah koordinasi dengan Dinas Sosial dan pendamping PKH untuk memutakhirkan data mikro kemiskinan. Harapannya, data makro bisa ditekan dengan memperbarui data di desa. Dengan begitu, program dan bantuan pemerintah bisa lebih tepat sasaran.”
Terakhir, Kepala BPS menyampaikan pentingnya gerakan bersama lintas instansi dalam mempercepat langkah-langkah pemutakhiran data tersebut.
“Waktunya terus bergerak. Kita mulai dari teman-teman di Dinas Sosial dan Pemerintah Daerah Gorontalo Utara agar bisa beruntung dan bergerak lebih cepat.”
Adapun berdasarkan data terakhir, angka kemiskinan di Gorontalo Utara tercatat sebesar 16,86%.
