TATIYE.ID (DEPROV) – Setelah menggelar rapat kerja bersama Pemerintah Provinsi Gorontalo untuk membahas tindak lanjut audit tata kelola sawit, Panitia Khusus (Pansus) DPRD Provinsi Gorontalo kini menyiapkan langkah lanjutan dengan melakukan konsultasi ke sejumlah kementerian dan lembaga negara di tingkat pusat.
Hal ini diungkapkan Ketua Pansus, Umar Karim saat diwawancarai usai rapat yang berlangsung di ruang rapat Dulohupa DPRD, Senin (4/8/2025).
Menurutnya, Pansus telah menjadwalkan kunjungan kerja ke Kementerian Pertanian, Kementerian Agraria dan Tata Ruang/BPN, serta Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK).
“Dari minggu kemarin kami sebenarnya sudah diagendakan untuk berkunjung. Bahkan semua kementerian dan KPK itu sudah mengonfirmasi kepada kami, apakah kedatangan kami jadi atau tidak. Tapi karena satu dan lain hal, kunjungan itu kami tunda. Insyaallah dua minggu lagi kami akan berangkat,” ujar Umar.
Ia menegaskan kunjungan ini bertujuan untuk mengonfirmasi langsung sejumlah data dan temuan yang telah dikantongi Pansus DPRD di lapangan.
Menurutnya, koordinasi dengan instansi pusat menjadi bagian penting untuk memperkuat dasar penyelesaian persoalan tata kelola sawit di Gorontalo.
“Kami tinggal mengonfirmasi hasil data di lapangan yang sebenarnya sudah jelas. Kami sudah kantongi semua permasalahan, tinggal mengonfirmasi ke masing-masing instansi yang memang bertanggung jawab soal ini,” katanya.
Umar juga menambahkan bahwa pihaknya memiliki waktu kerja sekitar dua bulan ke depan untuk merampungkan seluruh proses klarifikasi.
Setelah seluruh data dan konfirmasi dikumpulkan, Pansus akan kembali mengundang pihak-pihak terkait di tingkat daerah untuk membahas langkah penyelesaian secara bersama-sama.
