TATIYE.ID (KABGOR) – Pemerintah Kabupaten Gorontalo bersama Badan Penyelenggara Jaminan Sosial (BPJS) Kesehatan membahas berbagai masalah yang ditemui masyarakat terkait mutu layanan kesehatan.
Hal itu terlihat dengan diadakannya pertemuan forum kemitraan pengelolaan kerja sama fasilitas kesehatan di Kabupaten Gorontalo tahun 2024, Senin (10/6/2024), di ruang madani Kantor Bupati Gorontalo.
Sekretaris Daerah Kabupaten Gorontalo, Roni Sampir mengatakan, pihak BPJS Kesehatan telah memaparkan berbagai aspek terkait mutu pelayanan kesehatan di Kabupaten Gorontalo, termasuk gambaran mengenai iuran BPJS.
Dia menambahkan, dalam pemaparan tersebut terungkap beberapa masalah yang perlu dibenahi, antaranya, keterlambatan pemeriksaan di Poliklinik, keluhan terkait pelayanan obat-obatan, serta rumah sakit rujukan yang merujuk kembali pasien ke klinik-klinik.
“Pemerintah Daerah akan mengambil langkah-langkah untuk mengatasi masalah ini. Hasil rapat akan dibahas kembali dengan berbagai pemangku kepentingan seperti Ombudsman, Direktur RSU, Kepala Puskesmas, serta organisasi profesi kesehatan.”
“Kami akan membuat kesepakatan dengan mereka. Ini yang sedang kami siapkan. Saya sudah meminta pihak rumah sakit, Dinas Kesehatan, dan BPJS untuk segera merancang pertemuan membahas itu,” imbuh Roni.
Disisi lain, Pemerintah Kabupaten Gorontalo telah mengalokasikan anggaran untuk memastikan masyarakat mendapat pelayanan yang baik.
“Untuk Universal Health Coverage (UHC), kami telah menganggarkan 30 miliar rupiah untuk pelayanan kesehatan. Dengan UHC, masyarakat cukup menunjukkan KTP untuk mendapatkan pelayanan kesehatan di rumah sakit. Kami berharap pertemuan lanjutan ini dapat meminimalisir keluhan masyarakat,” pungkas Roni.
