Tatiyechannel- Tindakan pemerintah Kabupaten Bone Bolango memfasilitasi dan mengarahkan massa dalam rangka Pelaksanaan Halal BI Halal dan Syukuran Atas Terpilihnya H.Rahmat Gobel sebagai Anggota DPR-RI menuai pertanyaan dari Ketua DPD II Partai Golkar Bone Bolango Zainudin Pedro Bau.
Menurut Zainudin Pedro Bau jika Pemerintah Bone Bolango mengeluarkan surat dengan nomor : 005/SETDA-BB/216/VII/2019 yang ditujukan kepada Camat-Camat Se Kabupaten Bone Bolango untuk menghadirkan Kepala desa,Aparat Desa dan Tokoh Masyarakat di wilayahnya masing masing minimal 10 Untuk menghadiri Halal Bi Halal dan Syukuran atas terpilihnya Bapak Rahmat Gobel . ” Dasar Pemerintah Bonebol Mengeluarkan Surat Untuk Memfasilitasi Syukuran tersebut apa ?? Ini aneh tapi nyata ” ujar Zainudin Pedro Bau Saat Menghubungi Wartawan Media Tatiye Channel, Kamis (18/7).
Lebih Lanjut Ketua DPD II Golkar yang juga Anggota Legislatif Terpilih Dapil III Bonebol Zainudin Pedro Bau meminta kepada Pemerintah Bonebol ketika memfasilitasi dan menghadirkan Camat Serta Kepala Desa dan Aparat seharusnya pada kegiatan murni Pemerintah bukan pada kegiatan yang mengarah pada hal hal yang lebih politis . ” harusnya untuk menghindari tafsir politis dan ini murni acara Resmi pemerintahn jangan hanya Rahmat Gobel donk seharusnya hal tersebut berlaku juga kepada dua caleg DPR RI Terpilih Idah Saidah dan El nino keduanya putra putri terbaik bone Bolango juga ” Ujar Zainudin Pedro Bau dengan nada tegas
Pedro ( Nama Kecil Zainudin Pedro Bau) pun menambahkan bahwa Seharusnya Pemkab Bonebol harus mencontoh apa yang dilakukan oleh Gubernur Gorontalo Rusli Habibie, Dimana kita ketahui bersama bahwa beliau merupakan suami tercinta dari Ibu Idah syahidah Rusli Habibie yang juga Ketua Tim Penggerak PKK dan Juga Caleg Terpilih DPR RI
“Pak Gubernur tidak melakukan ini dalam dalam kapasitasnya sebagai Gubernur padahal bisa saja ini dilakukan ” Ungkap Pedro
Lebih Lanjut Pedro menjelaskan Seharusnya dibedakan dan di pisahkan mana Agenda Pemerintahan dan Mana Agenda Kepartaian. “Dalam surat ini saya agak sulit membedakan ini surat resmi Pemerintahan yang ditanda-tangani Sekretaris Daerah atau Surat Pemerintahan yang di tandatangani Sekretaris Partai.
Kita minta lewat fraksi Golkar surat itu ditarik atau di cabut karena sangat politis dan tidak mencerminkan Tata kelola pemrintahan yang baik dan bersih Good dan Clean Governance )
Ujar Pedro dengan nada tegas. ( Zul)
