Manfaat dari BPJS Kesehatan dan BPJS Ketenagakerjaan nantinya akan dirasakan oleh masyarakat Pohuwato pada umumnya. Dengan program masing-masing, tentu baik BPJS Kesehatan maupun BPJS Ketenagakerjaan akan meringankan beban dari masyarakat itu sendiri.
Seperti halnya BPJS Kesehatan, dengan program jaminan kesehatan nasional untuk warga Pohuwato yang telah mencapai UHC (universal health coverage) maka masyarakat yang mau berobat ke rumah sakit dan puskesmas cukup hanya memperlihatkan kartu tanda penduduk (KTP) dan langsung dilayani. Dihadapan warga Kecamatan Wanggarasi pada Gebyar SMS jilid 4 di Desa Bohusami, Rabu, (28/02/2024).
Bupati Pohuwato, Saipul A. Mbuinga menjelaskan, untuk BPJS Ketenagakerjaan sebagaimana disampaikan oleh Kepala BPJS Ketenagakerjaan tentang manfaat dari kepesertaan masyarakat maka ketika masyarakat itu terkena musibah akan diberikan bantuan.
“Bantuan itu tentu atas kerja sama Pemda Pohuwato dengan BPJS Ketenagakerjaan, karena pemda telah mengambil bagian untuk mengintervensi anggaran untuk kepentingan para tenaga kerja. Karena setiap pekerjaan tentu memiliki risiko yang kita tidak tahu apa resiko yang terjadi”,ungkap Saipul.
Menurut bupati, pemerintah sesungguhnya tidak mengharapkan itu (musibah) terjadi pada tenaga kerja, akan tetapi tentu setiap pekerjaan punya risiko tersendiri.
Pun demikian dengan musibah yang akan terjadi tentu kita tidak tahu dan kita pun tidak bisa membaca kapan datang musibah tersebut. Untuk itu lewat sentuhan program ini pemda membantu masyarakat agar musibah-musibah tersebut yang datang kepada masyarakat kami pemerintah membantu lewat program tersebut.
Kemudian terkait dengan BPJS Kesehatan jelas Bupati Saipul, program jaminan kesehatan nasional untuk warga Pohuwato yang telah mencapai UHC sudah dua tahun berturut-turut menganggarkannya dengan tujuan ketika masyarakat Pohuwato berobat cukup hanya memperlihatkan KTP.
“Semoga kedua program yang sudah dikerjasamakan ini berlanjut kedepannya agar masyarakat Pohuwato mendapat keringanan dalam berobat dan ketika mengalami musibah”,ucap Saipul.
Sementara itu Kepala Bappeda, Irfan Saleh mengatakan, pada tahun 2023, pemda menganggarkan kurang lebih Rp. 8 Miliar untuk layanan seluruh masyarakat secara gratis. Kemudian di 2024 sekitar 13 Miliar dianggarkan untuk jaminan kesehatan seluruh rakyat Pohuwato yang jumlahnya 157 ribu. Dari jumlah itu sekitar 98 persen harus ada jaminan kesehatannya, supaya bapak ibu ketika sakit dan begitu ke rumah sakit atau puskesmas tidak perlu lagi bawa kartu BPJS dan cukup perlihatkan KTP. Karena orang sakit pasti tujuannya untuk berobat.
Selain itu, untuk BPJS Ketenagakerjaan, pemda baru menganggarkan Rp.3 Miliar. Program ini akan dirasakan masyarakat ketika tenaga kerja mengalami risiko atau musibah. Semisal bapak ibu pergi ke kebun dan kemudian terjadi kecelakaan kerja berupa kena barang tajam, maka itu mendapat anggaran dari BPJS Ketenagakerjaan untuk perlindungannya. Ini salah satu strategi untuk memutus ketidakmampuan masyarakat miskin kedepan ketika kepala rumah tangganya tertimpa musibah.
“Sengaja kedua Kepala BPJS ini dihadirkan oleh pak bupati karena keduanya punya peran sebagai garda terdepan, seperti visi pohuwato sehat terkait kesehatan, kemudian visi pohuwato sejahtera yang melekat pada ketenagakerjaan”,ujar Kepala Bappeda, Irfan Saleh.##
