Disinyalir karena kecewa tak lagi terpilih pada Pemilu 2024 yang berlangsung 14 Februari 2024, Anggota DPRD Kabupaten Pohuwato dari Dapil III (Popayato) seketika menjadi kritis saat rapat evaluasi OPD (Organisasi Perangkat Daerah) di ruang rapat DPRD.
Saat rapat berlangsung, Wawan Hatama yang diapit oleh dua anggota DPRD lainnya yang juga tidak terpilih pada Pemilu 2024 membeberkan beberapa aspirasi yang menurutnya tak kunjung diselesaikan oleh Pemda Pohuwato.
Salah satu yang membuat Wawan Hatama tak tahan menahan air matanya adalah persoalan putusnya salah satu anak sekolah yang tidak lain adalah tetangganya sendiri.
Menanggapi aspirasi tersebut, kepada Sekda Pohuwato, Kadis Pendidikan dan kesehatan menyampaikan klarifikasi perihal beberapa poin yang menjadi tuntutan Wawan Hatama.
Iskandar Datau mengatakan, saat ini pemerintah sudah ada Program KPTS yaitu program yang mengakomodir peserta didik untuk mendapatkan beasiswa untuk peserta didik yang ada di jenjang SD dan SMP, selain itu, Pemda Pohuwato juga mempunyai program DTKS (Data Terpadu Kemiskinan) untuk membantu peserta didik dalam mendapatkan seragam sekolah.
“Sekarang begini, kaitannya dengan pendidikan, kita memang ada program KPTS, itu adalah beasiswa untuk anak-anak sekolah SD,SMP yang keluarga miskin, lalu kita juga ada program pemberian seragam sekolah bagi anak-anak, nah mereka yang bisa dapatkan itu adalah mereka yang termasuk dalam data DTKS (Data Terpadu Kemiskinan) yang diusulkan oleh Pemerintah Desa,” ujar Sekda
Menurut Sekda, peserta didik yang disampaikan oleh Wawan Hatama adalah peserta didik yang sudah dinyatakan (Draf Out) atau sudah tidak lagi bersekolah. Sehingganya yang bersangkutan sudah tidak lagi tersentuh dengan program Pemda Pohuwato dalam hal ini Dinas Pendidikan.
“Yang disampaikan oleh Pak Wawan ini ternyata dia sudah Draf Out (tidak sekolah lagi). Ini program sudah ada sejak lama dan dilanjutkan oleh pemerintahan sekarang. Dan itu sangat membantu dalam mengurangi angka putus sekolah.” jelas Sekda
Dan untuk persoalan pembayaran mobil dinas dalam melakukan rujukan ke Rumah Sakit Bumi Panua, Sekda mengatakan bahwa saat ini pihak puskesmas sudah kehabisan dana talangan dalam biaya operasional rujukan, jadi pihak puskes melakukan pinjaman, setelah ada pembayaran dari pihak BPJS, uang yang dipinjam kepada pihak keluarga akan segera dikembalikan oleh pihak puskesmas.
“Untuk Dinas Kesehatan, sebenarnya dia tidak bayar, itu hanya biaya untuk ambulance yang nantinya akan dikembalikan, memang mekanismenya agak panjang, karena harus lewat BPJS ke Badan Keuangan, setelah dari badan keuangan baru itu ditagih oleh pihak puskesmas, setelah itu baru dikembalikan.” jelas Sekda
