TATIYE.ID (KABGOR) – Staf khusus Bupati dan Wakil Bupati Gorontalo bidang pengawasan, Mansir D. Mudeng menilai apa yang dilakukan oleh tiga fraksi di Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kabupaten Gorontalo sangat tidak substansial dan terkesan lucu.
Diketahui, bahwa tiga fraksi yakni PKS, Golkar dan NasDem tidak menyetujui pembahasan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) tahun anggaran 2022.
Hal itu terungkap saat rapat paripurna dalam rangka pembahasan tingkat l Ranperda tentang pertanggungjawaban pelaksanaan APBD tahun anggaran 2022, Senin (3/7/2023) kemarin.
“Dalam aturan kita sekarang ini sangat lucu kalau ada yang menolak untuk membahas LKPJ. Terminologi menolak itu tidak dikenal dalam aturan sekarang ini. Jadi fraksi yang menolak ini hanya karena tidak paham dengan aturan siklus APBD,” kata Mansir dalam penjelasannya pada tatiye.id ditemui diruang kerjanya, Jumat (7/7/2023).
Mansir menjelaskan, sebenarnya tidak ada persoalan mengenai tiga fraksi tersebut. APBD itu tidak harus ada perubahan. APBD induk juga tidak harus kaku bahwa tidak dimungkinkan kepala daerah untuk menggunakan dikresinya untuk hal hal yang mendesak seperti yang terjadi pada 2022 silam.
“Jadi jika ada kebijakan dan diskresi kepala daerah itu bisa ditampung di APBD perubahan. kalau apbd perubahan tidak dilakukan atau seperti kasus Kabupaten Gorontalo tidak di evaluasi oleh Penjabat Gubernur, maka segala bentuk kebijakan kepala daerah sah hukumnya dan dilaporkan dalam ral. Laporan realisasi anggaran. Oleh karenanya tidak ada alasan untuk menolak LKPJ kepala daerah hanya karena apbd induk ada yang digeser geser oleh kepala daerah dan DPRD,” tandas politisi PAN tersebut.
