TATIYE.ID (BOALEMO) – Puluhan massa yang tergabung dalam Jaringan Masyarakat Pemuda Pro Demokrasi (JAMPI) melakukan aksi demonstrasi di depan kantor Bupati Boalemo.
Puluhan massa yang tergabung dalam Jaringan Masyarakat Pemuda Pro Demokrasi itu menolak pemilihan kepala desa secara E-voting, karena dinilai dapat merugikan keuangan daerah.
“Anggaran pemilihan kepala desa secara E-voting sebesar 1,1 miliar, apalagi dana tersebut dialihkan ke program lainnya, bisa lebih tepat sasaran,” kata orator Kamis (08/09/2022).
“Menurut kami terdapat beberapa persoalan yang mendasar untuk dipertimbangkan jika Pilkades ini di laksanakan menggunakan sistem e-Voting, diantaranya terkait regulasi, efisiensi anggaran, bahkan MoU Pemda dengan perusahaan itu terindikasi sarat kepentingan dan berpotensi merugikan uang rakyat,” sambungnya.
Menanggapi hal itu, Sekda Boalemo menyampaikan bahwa pelaksanaan Pilkades secara e-voting sudah pernah dilakukan pada tahun 2015 dan tahun 2017 silam, maka dari pengalaman itulah, Pemerintah melakukan kembali pemilihan secara e-voting tersebut.
“Sebanyak 160 Desa dan 40 Desa termasuk Desa yang ada di Kabupaten Boalemo juga telah melaksanakan Pilkades secara e-voting ini,” jelasnya.
Ia pun menambahkan bahwa pemilihan Kepala Desa cara e-voting akan memudahkan perhitungan surat suara tanpa harus menunggu waktu yang cukup lama, bahkan hasil dari perhitungan suara ini dapat dilihat secara langsung lewat layar atau laptop secara langsung.
“Untuk itu, ia berharap kepada JAMPI agar
memaklumi , dan untuk aspirasi ini, kami akan segera melakukan rapat bersama Penjabat Bupati Boalemo, Dinas terkait dan DPRD Boalemo untuk mencarikan solusi yang terbaik sesuai dengan keinginan masyarakat,” tutup dia (*)
