Tatiye.id (Bonebol) – Pemerintah Kabupaten Bone Bolango menggelar rapat evaluasi pelaksanaan reformasi birokrasi di Organisasi Perangkat Daerah (OPD) di lingkungan Pemkab Bone Bolango yang berlangsung di ruang rapat Sekda, Kamis (14/5/2020).
Sekda Bone Bolango Ishak Ntoma mengatakan rapat evaluasi reformasi birokrasi ini dalam rangka tindaklanjut hasil evalusi dari Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (Kemenpan RB) tentang implementasi pelaksanaan reformasi birokrasi di daerah.
“Masih banyak hal yang perlu dibenahi di 8 area perubahan yang di dalam rangka reformasi birokrasi untuk dievaluasi dan masih perlu penanganan serius dari 12 Organisasi Perangkat Daerah (OPD),â€ujar Sekda Ishak Ntoma saat memimpin rapat tersebut.
Kedua belas OPD tersebut, di antaranya Bappeda-Litbang, Dukcapil, Kominfo, Dinas Penanaman Modal, PTSP dan TK, Dinas Kesehatan, RSUD Toto, Inspektrat, BKPPD, Dinas Pendidikan dan kebudayaan, Dinas Perpustakaan dan Kearsipan, Bagian Hukum dan Bagian Ortala.
“Delapan area perubahan Reformasi Birokrasi yang masih perlu penanganan serius itu, yakni manajemen perubahan, penataan peraturan perindang-undangan, penataan dan penguatan organisasi, penataan tatalaksana, penataan sistem manajemen sdm, penguatan akuntabilitas, penguatan pengawasan dan peningkatan kualitas pelayanan publik,â€sebut Sekda.
Oleh karena itu, setelah di evaluasi masih perlu kerja keras dari 12 OPD tersebut untuk bagaimana mencoba menterjemahkan dan menindaklanjuti apa yang menjadi catatan maupun rekomendasi dari tim evaluator dari Menpan-RB dalam rangka penilaian mandiri pelaksanaan reformasi birokrasi di Kabupaten Bone Bolango.
Dalam rapat pertemuan ini, kita mendapatkan 16 item khusus bidang reformasi birokrasi yang menjadi salah satu indikator dan alat ukur yang akan kita pakai bersama oleh tim evaluator untuk mengevaluasi OPD-OPD tersebut.
Antara lain, bagaimana kita menilai analisis jabatan, bagaimana tentang evaluasi jabatan, bagaimana tentang kelas jabatan, bagaimana tentang pelaksanaan sistem merit, dan bagaimana penerapan tentang penilaian yang berhubungan dengan reformasi birokrasi itu sendiri.
Dalam evaluasi ini kita pertanyakan apakah sudah ada atau belum. Kalau sudah ada apakah sudah sesuai atau belum sesuai. Apakah sudah diimplementasikan atau belum. Kemudian juga ada kurang lebih 12 indeks yang kita tanya dalam evaluasi reformasi birokrasi ini, mulai dari IKM, indeks tentang pelayanan publik, indeks tentang sistem merit.
“Indeks-indeks itu yang kita tanyakan dalam evaluasi ini, khususnya kepada 12 OPD berhubungan dengan OPD yang akan dinilai atau OPD yang menjadi penanggungjawab maupun menjadi leading sektor dari implementasi dari indeks-indeks tersebut,â€ungkap Sekda Ishak Ntoma.
Sementara itu, Kabag Organisasi dan Tata Laksana Fredy Lasut menjelaskan rapat evaluasi pelaksanaan reformasi birokrasi di OPD dilaksanakan untuk melakukan evaluasi sejauhmana pelaksanaan reformasi birokrasi di masing-masing OPD.
“Tujuannya agar proses pelaksanaan reformasi birokrasi yang ada dalam road map reformasi birokrasi yang 8 area perubahan di OPD-OPD, apakah sudah berjalan sesuai dengan standar normal hukumnya atau masih ada yang perlu dilengkapi,â€jelas Fredy.
Dengan harapan pelaksanaan evaluasi reformasi birokrasi ini, bahwa proses pelaksanaan pemerintahan itu berjalan dengan baik sebagaimana harapan dan tujuan yang diinginkan dalam reformasi birokasi itu sendiri. Di antaranya ada peningkatan kualitas pelayanan, transparansi, dan akuntabilitas.â€Itu semua menjadi harapan dalam proses pelaksanaan reformasi birokrasi,â€tutupnya.
