TATIYE.ID (GORUT) – Wakil Ketua Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Gorontalo Utara (Gorut), Hamzah Sidik Djibran menilai bahwa penanganan banjir di Kabupaten Gorut saat ini tidak memiliki desain ataupun mapping yang jelas.
Terlihat setiap penanganan banjir, langkah yang diambil bisa dikatakan parsial.
“Jadi saat ini bisa dikatakan mereka masih sendiri-sendiri. Seperti halnya BPBD sendiri, dan juga Dinas PU sendiri,” ujar Hamzah.
Lanjut Hamzah, semua ini terungkap pada diskusi semalam yang dilaksanakan oleh KAHMI, bahwa ternyata Pemkab Gorut belum memiliki desain penanganan banjir.
“Jadi ketika ada statement-statement di luar, itu bisa saja merupakan statement yang sifatnya dapat dikatakan masih asumsi semua, dan belum didukung oleh satu perencanaan yang matang,” jelasnya.
Sehingga, masyarakat juga tidak mengetahui berapa anggaran sebenarnya yang dibutuhkan untuk penanganan banjir.
“Ini belum kita ketahui, dan semua itu baru terungkap pada diskusi yang dilaksanakan oleh KAHMI. Dikarenakan yang hadir pada diskusi KAHMI bicara itu terdiri dari beberapa instansi terkait, dalam hal ini BPBD, dan juga PU,” katanya
Yang kedua Hamzah mengatakan seharusnya ada langkah-langkah taktis diambil oleh dinas. Seperti halnya, misalkan normalisasi sungai, yang anggarannya telah disediakan namun terkendala dengan status mangrove, hal itupun tidak dapat dikerjakan.
“Nah di sini saya sudah melakukan pengecekan di dinas, bahkan telah mengirimkan surat beberapa kali kepada Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan, namun ketika saya lakukan pengecekan kembali ternyata belum ada balasan sudah masuk beberapa bulan ini. Maka di sini sayapun berinisiatif untuk menghubungi pak Iksan Firdaus anggota DPR-RI dari komisi 4, kebetulan beliau dari Fraksi Partai Golkar juga,” ucapnya.
“Alhamdulillah setelah dihubungi kamipun mendapatkan respon yang positif. Sehingga sayapun pada hari senin itu akan ditunggu untuk dipertemukan dengan Dirjen Planologi, sehubungan dalam menindaklanjuti surat dari bupati tersebut,” ungkapnya. (*)
