TATIYE.ID (GORONTALO) – Dalam
dua tahun belakangan, Provinsi Gorontalo mengalami penurunan capaian demokrasi.
Hal itu terungkap pada Focus Gorup Discussion (FGD) Indeks Demokrasi Indonesia
2019 yang berlangsung di hotel Maqna, Kota Gorontalo, Kamis (12/3/2020).
Pada tahun 2018 Indeks Demokrasi Indonesia di Provinsi Gorontalo masuk dalam kategori
demokrasi-sedang dengan skor 72,59. Capaian demokrasi tersebut mengalami
penurunan 1,33 poin dibandingkan tahun 2017 yang mendapatkan 3,56 poin.
“Kita semua berharap kinerja demokrasi dapat terus ditingkatkan hingga mencapai
kategori demokrasi-baik dengan menyentuh skor di atas 80,†ungkap
Sekretaris Daerah Provinsi Gorontalo Darda Daraba saat membuka Kegiatan
tersebut.
Menurut Darda, suasana kebebasan berekspresi akhir-akhir ini semakin dirasakan
oleh masyarakat, baik di tingkat pusat maupun di tingkat daerah.
“Ini mengharuskan pemerintah bersikap lebih peka dan lebih terbuka terhadap
aspirasi yang berkembang dewasa ini,†kata Darda.
Darda juga menjelaskan, dewasa ini tuntutan masyarakat agar pemerintah lebih
transparan dalam aspek perencanaan dan penganggaran, terutama perencanaaan yang
berpihak pada masyarakat bawah sudah sangat menggejala.
“Gejala ini merupakan manifestasi dari tumbuhnya kesadaran masyarakat dalam
berdemokrasi. Kesadaran yang tumbuh di tengah-tengah masyarakat juga merupakan
wujud nyata dari pembangunan yang berpusat pada manusia,†tambahnya.
Pemerintah Provinsi Gorontalo kata Darda telah mendorong kehidupan berdemokrasi
dengan memberikan ruang untuk menyampaikan aspirasi dan pendapat.
Hal itu dibuktikan dengan tingginya capaian aspek kebebasan sipil dengan nilai
yang hampir mencapai skor 80 yaitu 79,33. Sementara untuk aspek lembaga
demokrasi skornya mengalami peningkatan hingga 7 poin lebih dari 68, 73 pada
tahun 2017 menjadi 76,26 di tahun 2018.
Lebih lanjut Darda berharap, dari FGD ini bisa dilaksanakan secara maksimal
sehingga dihasilkan data Indeks Demokrasi Indonesia di Provinsi Gorontalo tahun
2019 yang komprehensif.
Sementara itu, informasi dalam penghitungan IDI dikumpulkan melalui pengukuran
terhadap determinasi, dinamisasi dan harmonisasi demokrasi dengan melakukan
review Koran maupun review dokumen seperti Perda, Pergub, Surat Keputusan, dan
APBD menurut fungsi dan lainnya.
Kegiatan FGD akan berlangsung selama dua hari hingga besok yang diikuti oleh 27
peserta dari berbagai institusi seperti, LSM, organisasi pemuda, OPD
pemerintah, dan jurnalis. (*)
