TATIYE.ID (GORONTALO) – Pemerintah Provinsi Gorontalo terus menseriusi sistem zonasi pada Penerimaan Peserta Didik Baru (PPDB) jenjang SMA/SMK tahun 2021. Sistem zonasi dimaksudkan agar tidak ada penumpukan peserta didik disalah satu sekolah terutama di sekolah yang dianggap favorit.
Hal itu yang disampaikan Gubernur Rusli Habibie pada dialog interaktif “penerimaan siswa baru zonanisasi” bersama Kepala Dinas Pendidikan, Kebudayaan, Pemuda dan Olahraga (Dikbudpora) Provinsi Gorontalo Wahyudin Katili, Ketua Ombudsman RI perwakilan Provinsi Gorontalo Alim Niode, di studio radio Suara Rakyat Hulontalo, Kamis (8/7/2021).
“Sistem zonasi ini untuk memberikan rasa keadilan bagi siswa, agar mendapatkan akses pendidikan sesuai dengan sekolah-sekolah yang ada disekitaran lingkungan peserta didik. Jadi intinya semua sekolah harus terisi, tidak ada lagi penumpukkan di sekolah-sekolah yang katanya favorit. Saya katakan tidak ada sekolah favorit, semua sekolah tujuannya untuk mencerdaskan anak bangsa,” buka Rusli.
Ia berpesan kepada orang tua murid yang melakukan aksi protes perihal susahnya pendaftaran lewat sistem zonasi, untuk tetap bersabar dan jangan panik. Karena pasti semua akan tercover di sekolah-sekolah yang sesuai persyaratan.
“Pak Kadis Wahyu, kita buatkan aplikasi yang transparan, biar masyarakat, biar orang tua calon siswa bisa tahu, loh kenapa anak saya tidak lulus? dan kalau ada titipan-titipan juga seperti anaknya si ini anaknya si itu tidak apa-apa asal semua sesuai syarat di sistem zonasi, jika tidak sesuai, maka jangan,” tegasnya.
Kepala Dinas Dikbudpora Wahyudin Katili menambahkan, pihaknya sebisa mungkin mencarikan jalan keluar untuk setiap permasalahan yang terjadi di sistem zonasi.
Dirinya bahkan menyarankan kepada orang tua murid, agar segera mendaftar jangan menunda-nunda. Karena proses pembelajaran untuk kurikulum baru akan segera dimulai, meski situasi masih pandemi tapi sesuai aturan tahun ajaran baru dimulai pertengahan bulan Juli 2021.
“Segera dari sekarang cari informasi, kalau perlu temui kami di kantor Dikbudpora akan kami bantu carikan solusinya. Tapi jangan memaksa terus menerus untuk berusaha masuk di sekolah-sekolah yang dijadikan branding seperti kan SMA 1, SMA 3, di situ sudah penuh tidak bisa menampung. Untuk hal ini kami tidak punya solusi. Solusinya kami menyarankan sekolah-sekolah yang masih ada quotanya dan masih sesuai dengan zonasi,” tandasnya. (Adv)
