TATIYE.ID (DEKOT) – Aparatur Sipil Negara (ASN) dilingkup Pemkot Gorontalo dibuat galau. Pasalnya, dari awal Januari sampai dengan saat ini, mereka belum menerima Tambahan Penghasilan Pegawai (TPP).
Hal ini mengundang keprihatinan Anggota DPRD Kota Gorontalo, Darmawan Duming. Setelah menerima informasi tersebut, politisi PDI Perjuangan itu terkejut dan bertanya sampai kenapa hal itu bisa terjadi.
Setelah ditelusuri, ternyata itu merupakan satu akumulasi sistem yang diterapkan saat ini, yakni Sistem Informasi Pembangunan Daerah (SIPD).
“Meskipun penerapan sistemnya sudah menggunakan SIPD, namun hal itu diharapkan jangan dijadikan sebagai suatu alasan. Dan terinformasi sampai dengan saat ini, besaran TPP sendiri belum bisa ditentukan oleh pemerintah kota dalam hal Tim Anggaran Pemerintah Daerah (TAPD),” ujarnya.
Berdasarkan besaran anggaran TPP yang belum bisa ditentukan oleh TAPD, maka Wakil Ketua Komisi A menilai bahwa, kinerja TAPD dibawah kendali Sekda Ismail Madjid belum maksimal.
Ia mencontohkan, jika besaran anggaran TPP sudah dapat ditentukan, maka besarannya itu akan dimasukan pada sistim Simona.
“Dari sistem ini, tentunya akan meminta persetujuan dari Kemendagri. Dan hingga sampai dengan saat ini, besarannya belum dapat dimasukan ke pihak kementerian dengan alasan TAPD belum bisa menentukan besarannya…”
“Dan jika kesemuanya itu sudah mendapat persetujuan dari Kemendagri, maka regulasi TPP akan dibuat berdasarkan ketentuan TPP,” jelasnya.
Akhir penyampaian dia meminta kepada pihak TAPD untuk segera mencari solusi terkait pelunasan TPP ASN. Dan pihaknya kata dia, akan menseriusi akan hal tersebut. Agar tidak berdampak dan menimbulkan persoalan dikemudian hari.
“Sebagai representasi masyarakat, kami meminta TAPD dapat menseriusi persoalan ini. Jika Pak Sekda dan teman-teman TAPD lainnya tidak merasakan hal itu, tidak jadi masalah, asalkan jangan ASN lain. Karena mereka ditingkat bawah sangat merasakan dampaknya,” pungkasnya. (*)
