TATIYE.ID (GORONTALO) – Pemerintah Provinsi (Pemprov) Gorontalo kembali meraih rekor opini pengelolaan keuangan Wajar Tanpa Pengecualian (WTP) dari Badan Pemeriksa Keuangan (BPK). Capaian ini diraih selama tujuh kali berturut-turut dari tahun 2013 hingga tahun 2019.
Opini WTP tahun 2019 itu disampaikan dalam Rapat Paripurna DPRD Provinsi Gorontalo melalui aplikasi webinar, Kamis (4/6/2020). Gubernur Gorontalo Rusli Habibie didampingi Wakil Gubernur Gorontalo Idris Rahim bersama jajaran kepala OPD dilingkup Pemprov Gorontalo, mengikutinya dari aula Rumah Jabatan Gubernur.
“Berdasarkan pemeriksaan yang telah dilakukan, BPK RI memberikan opini Wajar Tanpa Pengecualian atas laporan keuangan Pemerintah Provinsi Gorontalo tahun 2019 yang sekaligus merupakan pencapaian WTP yang ke tujuh, Selamat! â€ucap anggota VI BPK RI Harry Azhar Aziz dalam video conference.
Menurut Harry, capaian WTP berturut-turut ini merupakan keseriusan Pemerintah Provinsi Gorontalo melakukan sinergi yang baik dengan seluruh pemangku kepentingan, termasuk Badan Pemeriksaan Keuangan (BPK) yang tiada hentinya memberikan masukan. Diantaranya melalui rekomendasi hasil pemeriksaan pada Pemprov Gorontalo, atas kualitas laporan keuangan yang menjadi semakin baik.
“Pemeriksaan laporan keuangan didasarkan kepada beberapa kriteria yakni kesesuaian standar akuntasi pemerintahan, kecukupan pengungkapan, kepatuhan terhadap peraturan perundang undangan dan efektivitas sistem pengendalian intern,†tambah Harry.
Sementara itu, Gubernur Gorontalo Rusli Habibie menyambut baik capaian WTP ini. Ia menilai pencapaian tersebut tidak terlepas dari peran BPK RI dalam melakukan arahan, monitor, evaluasi, tindak-lanjut dan rekomendasi hasil pemeriksaan keuangan.
“Alhamdulillah kita diberikan opini wajar tanpa pengecualian. Tetapi kita juga masih diberi beberapa catatan perbaikan oleh BPK RI, untuk selanjutnya ditindaklanjuti sesuai rencana aksi yang sudah kita sepakati bersama. Perbaikan tersebut dalam hal penguasaan sistem sehingga tidak terjadi permasalahan lagi di kemudian hari,†tutur Rusli.
Terkait dengan beberapa rekomendasi BPK, Gubernur Rusli berkomitmen mendorong percepatan penyelesaian Tindak Lanjut Hasil Pemeriksaan (TLHP). Caranya dengan mengoptimalkan Tim Penyelesaian Kerugian Daerah dan Majelis Pertimbangan TPÂ TGR, serta mendorong peran inspektorat, Badan Keuangan dan OPD untuk percepatan penyelesaian TLHP 60 hari sejak laporan dikeluarkan.
LKPD yang dikaji secara umum terdiri dari tujuh jenis laporan, yaitu Laporan Realisasi Anggaran, Laporan Perubahan Saldo Anggaran Lebih, Neraca, Laporan Operasional, Laporan Arus Kas, Laporan Perubahan Ekuitas, serta Catatan Atas Laporan Keuangan. (*)
