TATIYE.ID (DEPROV) – Komisi IV DPRD Provinsi Gorontalo memastikan akan mengawal penuh surat Gubernur Gorontalo kepada Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (KemenPAN-RB).
Surat tersebut menyangkut nasib lebih dari 300 guru non-ASN non-database yang hingga kini belum terakomodasi dalam skema PPPK paruh waktu.
Kepastian itu disampaikan Wakil Ketua Komisi IV, Hamzah Muslimin, usai memimpin Rapat Kerja bersama Dinas Pendidikan dan Kebudayaan, BKN, Inspektorat Daerah, serta perwakilan guru non-ASN non-database di ruang Paripurna DPRD, Jumat (3/10/2025).
“Ini soal guru-guru non-database yang berharap datanya bisa masuk ke BKN. Pak Gubernur sudah menyiapkan surat untuk disampaikan ke KemenPAN-RB,” jelas Hamzah saat diwawancarai usai rapat.
Ia menegaskan, Komisi IV tidak hanya menunggu, tetapi siap mengawal langsung surat tersebut ke Jakarta agar kondisi riil di Gorontalo bisa dijelaskan secara utuh kepada pemerintah pusat.
“Surat ke KemenPAN ini tidak bisa hanya dikirim, harus ada penjelasan langsung. Karena itu Komisi IV siap mengawal, kasihan kalau guru-guru kita terus terabaikan,” tegasnya.
Jumlah guru yang tidak masuk database, ungkap Hamzah, mencapai lebih dari 300 orang.
Ia menilai masalah ini tidak bisa dibiarkan, melainkan harus diperjuangkan maksimal oleh Pemprov Gorontalo.
“Ada 300 lebih guru yang tidak terakomodasi. Saya minta ini betul-betul diperjuangkan. Tadi juga sudah saya tekankan kepada Kadis Dikbud untuk terus berkoordinasi dengan Komisi IV,” tambahnya.
Dengan nada prihatin, ia menyampaikan kekecewaannya jika para guru yang sudah mengabdikan diri mencerdaskan anak-anak Gorontalo justru tidak mendapatkan perhatian yang layak.
“Kasihan guru-guru kita, mereka sudah mengajar dan mencerdaskan anak-anak, sementara hak-haknya tidak dipenuhi,” ungkapnya.
Lebih lanjut, Hamzah berharap KemenPAN-RB dapat memberikan solusi nyata begitu menerima surat resmi dari Gubernur Gorontalo yang nantinya akan didukung penjelasan DPRD.
Menurutnya, langkah pengantaran surat akan segera dilakukan setelah koordinasi dengan Dinas Pendidikan dan Kebudayaan rampung.
“Tadi Pak Kaban sudah menyampaikan suratnya sudah siap. Jadi mungkin minggu depan kita sudah bisa bawa langsung ke Jakarta,” tutupnya.
Komisi IV menegaskan tekadnya untuk mengawal penuh perjuangan para guru non-ASN non-database tersebut hingga ke pusat.
