Ketua Komisi III DPRD Provinsi Gorontalo, Espin Tulie saat memaparkan materi (foto salsayusuf/Tatiye.id)
TATIYE.ID (DEPROV) – Ketua Komisi III DPRD Provinsi Gorontalo, Espin Tulie, menegaskan komitmen DPRD dalam ikut menekan inflasi daerah melalui serapan aspirasi masyarakat yang kemudian dirumuskan menjadi Pokok-Pokok Pikiran (Pokir).
Penegasan itu ia sampaikan saat menghadiri High Level Meeting Tim Pengendalian Inflasi Daerah (TPID) yang digelar Pemerintah Provinsi Gorontalo bersama Kantor Perwakilan Bank Indonesia Gorontalo, Kamis (4/12/2025) di Hulontalo Ballroom.
Pertemuan tersebut membahas langkah menjaga stabilitas harga, memastikan pasokan tetap tersedia, serta kelancaran distribusi, terutama untuk komoditas pangan yang biasanya bergejolak menjelang Natal dan Tahun Baru 2026.
Dalam paparannya, Espin menyebut banyak aspirasi masyarakat yang telah diterjemahkan DPRD menjadi program intervensi, mulai dari pasar murah hingga penyaluran bantuan pangan. Hingga saat ini, setidaknya 15 ribu paket bantuan pangan telah didistribusikan di berbagai wilayah Gorontalo dan dinilai membantu masyarakat berpenghasilan rendah.
“Semua aspirasi masyarakat, baik dari konstituen maupun di luar itu, kami tampung dan artikulasikan dalam Pokir DPRD. Program pasar murah dan bantuan pangan itu merupakan bagian dari implementasinya,” ujar Espin.
Ia juga menekankan pentingnya sinkronisasi antara pemerintah provinsi, kabupaten/kota, dan DPRD dalam menyusun Pokir agar seluruh usulan benar-benar sejalan dengan kebutuhan daerah dan visi kepala daerah masing-masing.
“Ini yang harus kita selaraskan. Pokir harus ditempatkan pada kebutuhan yang tepat sehingga visi gubernur, bupati, dan wali kota dapat terkoneksi,” tegasnya.
Di forum tersebut, Espin turut menyampaikan sejumlah temuan terkait Infrastruktur Jaringan Daerah (IJD), khususnya pembangunan irigasi yang dinilai tidak tepat sasaran. Ia mengungkapkan adanya proyek irigasi yang justru dibangun di kawasan perkebunan, bukan di area persawahan yang menjadi kebutuhan utama petani. Padahal, 64 persen penduduk Gorontalo masih menggantungkan hidup dari sektor pertanian.
“Ini tidak linear. Kita temukan pembangunan irigasi berada di wilayah perkebunan. Seharusnya diarahkan ke daerah yang masih punya persawahan, seperti di Molowahu, Kabupaten Gorontalo,” jelasnya.
Lebih lanjut, Espin memastikan Komisi III akan menindaklanjuti persoalan tersebut dengan meminta penjelasan langsung kepada Kementerian Pekerjaan Umum.
“Kami ingin memastikan pembangunan irigasi benar-benar memberi manfaat. Pendapatan petani mestinya bisa mencapai Rp7,5 juta agar mereka hidup sejahtera,” tegasnya.
Terakhir, ia menutup dengan menekankan perlunya evaluasi menyeluruh agar pembangunan infrastruktur pertanian benar-benar menyasar kebutuhan yang tepat dan mampu memperkuat sektor pangan sebagai bagian dari upaya pengendalian inflasi.
