TATIYE.ID (DEPROV) – Memperhatikan soal aset dan administrasinya adalah salah satu poin pandangan fraksi PPP pada Rapat Paripuran Laporan Keterangan Pertangungjawaban (LKPJ) Gubernur Gorontalo tahun 2019.
Meski secara keseluruhan LKPJ Gubernur diterima dan Ranperda Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Provinsi Gorontalo Tahun Anggaran 2019, untuk dibahas lebih lanjut. Namun fraksi PPP berharap dalam salah satu poin pandangannya menemukan bahwa saat ini masih banyak aset daerah yang bermasalah.
“pengelolaan aset kita masih bermasalah, banyak aset yang idel dan tidak dapat dikuasai termasuk aset hibah. Ini tentunya harus disertai sistem administrasi yang lebih baik, karena aset dan administrasi itu berjalan beriringan, sehingga tidak akan terjadi perselisihan data. Dan tentu semuanya harus disajikan lebih trasnpran lagi,” beber AW Thalib usai sidang paripurna.
Sementara terkait usulan 12 rekomendasi atas LKPJ Gubernur, AW Thalib berharap bisa segera mungkin direalisasikan pemerintah daerah.
“minimal 75 dari rekomendasi tersebut harus disegerakan demi ketaatan terhadap peraturan perundag-undangan. Kita juga akan menunggu langkah-langkah yang akan diambil eksekutif,” tutupnya. (*)
