Tidak Dihadiri Pimpinan SMS Finance, Gabungan Komisi A dan B Kota Gorontalo Skorsing RDP Eksekusi Kendaraan

RDP oleh gabungan Komisi A dan B DPRD Kota Gorontalo bersama pihak SMS Finance, Selasa (12/01/2021).

TATIYE.ID (DEKOT) – Pembahasan terkait aduan masyarakat perihal eksekusi kendaraan yang menjadi objek jaminan pada SMS Finance, akhirnya di skorsing oleh gabungan komisi A dan B DPRD Kota Gorontalo, Selasa (12/01/2021).

Pasalnya, pimpinan SMS finance tidak hadir dan hanya mengutus salah satu perwakilan yang justru dinilai tidak bisa memberikan pertanggung jawaban atas penarikan kendaraan yang menjadi objek jaminan pada SMS Finance.

Ketua Komisi A DPRD Kota Gorontalo Darmawan Duming saat dimintai keterangan nya mengatakan, pembahasan bersama gabungan komisi A dan B DPRD Kota Gorontalo dengan mengundang beberapa instansi terkait, termasuk pihak SMS Finance, merupakan hal yang sangat urgen untuk mencari solusi terbaik dalam memecahkan persoalan perihal penarikan kendaraan tersebut.

“Nah pembahasan ini adalah hal yang sangat urgen. Berarti ada keputusan-keputusan strategis yang harus dipertanggung jawabkan bersama. Untuk itu pada pembahasan tadi, saya mempertanyakan ke forum apakah yang di utus oleh pihak finance ini bisa memberikan argumen dan pertanggung jawabannya ketika ada putusan yang harus dipertanggung jawabkan. Tapi dia tidak bisa mengambil keputusan itu. Sebab dia bukan pimpinan finance. Olehnya kami meminta ke pimpinan agar pembahasan nya harus di skorsing dan dijadwalkan kembali,” katanya.

Dijelaskan nya, penarikan kendaraan oleh pihak finance telah tertuang di dalam peraturan perundang-undangan yang berlaku. Baik dalam undang-undang fidusia dan peraturan yang dikeluarkan oleh Otoritas Jasa Keuangan (OJK) terkait rekstrukturisasi.

“Penarikan kendaraan yang dilakukan oleh pihak finance harus berdasarkan aturan. Jangan sembarangan mengambil ataupun merampas kendaraan konsumen. Semuanya harus melalui prosedur dulu. Apalagi peraturan yang dikeluarkan oleh OJK terkait rekstrukturisasi ini sesuai arahan Presiden Joko Widodo dikarenakan situasi pandemi Covid-19,” tegasnya.

Untuk itu, pembahasan yang akan dijadwalkan pada Senin pekan depan, diharapkan harus menghadirkan semua pihak, termasuk pihak kepolisian yang pada saat itu hadir melakukan eksekusi kendaraan bersama pihak SMS Finance.

“Nah berhubung pada pembahasan tadi disampaikan bahwa ada pihak kepolisian yang hadir saat eksekusi kendaraan konsumen, maka kami akan mengundang juga pihak kepolisian untuk mempertanyakan posisinya saat itu seperti apa. Supaya persoalan ini bisa terselesaikan dan tidak menjadi bola liar untuk dipertanggung jawabkan bersama. (*)

Exit mobile version